Radikalisasi Kini Diklaim Lebih Cepat, BNPT: Anak Bisa Terpapar Doktrin Hanya dalam 3–6 Bulan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap percepatan penyebaran paham kekerasan ekstrem di ruang digital, terutama yang menyasar anak-anak dan perempuan.
Menurut Eddy, perkembangan teknologi dan media sosial membuat proses doktrinisasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan era sebelum digitalisasi.
Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (7/1/2026), Eddy menjelaskan bahwa radikalisasi yang sebelumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun kini dapat terjadi hanya dalam hitungan bulan.
"Kalau dulu radikalisasi di tingkat tatap muka, sebelum digital itu butuh waktu sampai 3-6 tahun, tetapi saat era digital ini hanya waktu 3-6 bulan saja. Orang bisa dicuci otaknya untuk menjadi ekstremisme atau radikalisme," katanya dikutip dari Antara.
Bagaimana ruang digital mempercepat radikalisasi?
Eddy menuturkan, masifnya penggunaan media sosial menjadi faktor utama percepatan penyebaran paham kekerasan ekstrem.
Konten-konten bermuatan ideologi radikal kini mudah diakses melalui berbagai platform populer.
"Anak-anak ini terpapar dalam konten kekerasan di ruang digital, ini beberapa platform seperti Youtube, Telegram, Tik Tok, dan lain-lainnya," ujarnya.
Menurut dia, algoritma media sosial yang menampilkan konten serupa secara berulang turut memperkuat proses indoktrinasi.
Paparan berulang inilah yang secara perlahan membentuk cara pandang dan justifikasi terhadap kekerasan.
Mengapa anak-anak dan perempuan menjadi kelompok rentan?
BNPT sebelumnya telah melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terpapar paham kekerasan ekstrem dan radikal terorisme.
Faktor psikologis, emosional, serta kebutuhan akan pengakuan sosial disebut menjadi celah yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan ekstremis.
"Kami sebelumnya sudah melakukan penelitian bahwa memang perempuan dan anak ini juga menjadi kelompok rentan, terpapar, baik terpapar kepada paham-paham kekerasan maupun terhadap paham-paham radikal terorisme. Nah, ini juga terus saling mengkaitkan," ucap Eddy.
Ia menambahkan, konten yang disajikan kerap dikemas dalam bentuk narasi heroik, solidaritas kelompok, hingga isu ketidakadilan, sehingga mudah menarik simpati kelompok rentan tersebut.
Apakah paparan hanya berasal dari media sosial?
Selain media sosial arus utama, BNPT juga menemukan penyebaran konten kekerasan ekstrem melalui darkweb.
Eddy menyebutkan, dalam beberapa kasus, anak-anak bahkan tergabung dalam komunitas tertutup yang secara intens menyebarkan doktrin radikal.
"Nanti bisa ditambahkan oleh Densus 88 dan ini sebagian memang juga ada tergabung di dalam darkweb, website juga masuk ke sana," tutur Eddy.
Temuan tersebut diperoleh melalui patroli siber yang dilakukan BNPT bersama berbagai instansi terkait. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman terorisme berbasis digital.
Bagaimana upaya negara menangkal ekstremisme digital?
Eddy menjelaskan bahwa BNPT telah melakukan patroli ruang digital secara intensif selama tiga tahun terakhir. Upaya ini melibatkan berbagai unsur intelijen dan aparat penegak hukum.
"Sejak tiga tahun terakhir ini kami bersama-sama unsur-unsur intelijen dan aparat negara hukum, Densus 88, kemudian BIN, BAIS, maupun BSSN, kami terus melakukan upaya cyber-patrol di ruang digital ini," ungkapnya.
Patroli tersebut bertujuan memetakan pola penyebaran, mengidentifikasi jaringan, serta melakukan intervensi dini sebelum paham kekerasan ekstrem berkembang lebih jauh.
"Ini juga jadi PR kita, tentunya ini terus menjadi atensi kita untuk melakukan upaya pendalaman, karena terus terang saja, ini baru sebagian yang terungkap," katanya.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
