Dana Atlet Disabilitas Diduga Disalahgunakan, Verrell Bramasta Minta Penegakan Hukum dan Perlindungan
Anggota DPR RI Komisi X, Verrell Bramasta, kembali menyuarakan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan martabat atlet penyandang disabilitas. Pernyataan ini menguat seiring mencuatnya dugaan korupsi dana atlet disabilitas di lingkungan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) daerah, yang belakangan menjadi perhatian publik. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan atlet justru diduga mengalir ke luar sektor olahraga.
Isu ini bukan hal baru bagi Verrell Bramasta. Jauh sebelum dugaan korupsi tersebut ramai dibicarakan, ia telah menerima berbagai audiensi langsung dari atlet disabilitas. Salah satu pertemuan penting terjadi saat ia berdialog dengan 15 atlet berprestasi SEA Games dan atlet disabilitas dari NPCI Kabupaten Bekasi. Scroll untuk tahu lebih lanjut, yuk!
Dalam pertemuan tersebut, para atlet memaparkan sejumlah persoalan krusial. Mereka mengeluhkan keterlambatan gaji dan uang makan, mekanisme degradasi yang dinilai tidak adil, hingga pemecatan sepihak setelah para atlet menyampaikan aspirasi mereka.
Verrell mengungkapkan bahwa dalam audiensi itu, sebanyak 22 atlet disabilitas NPCI Kabupaten Bekasi bahkan meminta perlindungan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melalui dirinya sebagai wakil rakyat.
“Negara tidak boleh menutup mata. Atlet disabilitas bukan warga kelas dua. Mereka berhak atas perlindungan, keadilan, dan penghormatan,” kata Verrell saat itu.
Verrell membawa persoalan atlet disabilitas ke forum resmi negara. Dalam rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Kemenpora, ia secara terbuka mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada cabang olahraga populer dan program Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
Menurut Verrell, pemerintah juga perlu memberikan perhatian yang seimbang kepada cabang olahraga non-DBON serta atlet penyandang disabilitas. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh terkait dugaan penindasan dan pemotongan hak 22 atlet disabilitas NPCI Kabupaten Bekasi di daerah pemilihannya.
“Negara harus hadir bukan hanya saat atlet berdiri di podium membawa medali, tetapi juga saat hak-hak mereka dirampas,” ujar Verrell dalam rapat Komisi X bersama Menpora Erick Thohir pada September 2025 lalu.
Dalam forum tersebut, ia mengungkapkan adanya puluhan atlet disabilitas yang tidak menerima gaji dan uang makan. Selain menyuarakan aspirasi melalui jalur kebijakan, Verrell juga menunjukkan dukungan secara langsung kepada para atlet disabilitas.
Ia kerap hadir dalam berbagai kegiatan bersama atlet, termasuk dalam acara Fun Paralympic di Karawang. Dalam kegiatan tersebut, Verrell ikut bermain tenis meja dan voli duduk bersama para atlet sebagai bentuk solidaritas dan dukungan moral.
Bagi Verrell, persoalan atlet disabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran atau administrasi olahraga. Ia memandang isu ini sebagai persoalan kemanusiaan dan keadilan yang harus ditangani secara serius oleh negara.
Menutup pernyataannya, Verrell kembali mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan dalam mengusut dugaan korupsi dana atlet disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat mekanisme pengawasan agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Ini bukan soal siapa yang benar sejak awal, tapi soal memastikan atlet disabilitas mendapatkan haknya secara penuh dan bermartabat,” pungkas Verrell.
