Wayan Sudirta: Pemikiran Soekarno Tetap Relevan Hadapi Krisis Geopolitik hingga Penegakan Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta, menilai pemikiran Presiden pertama RI Soekarno masih relevan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari gejolak geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, hingga persoalan penegakan hukum dan krisis etika publik.
Dalam refleksi memperingati hari lahir Soekarno yang jatuh pada 6 Juni, Wayan menyebut Bung Karno tidak hanya meninggalkan warisan sejarah berupa Proklamasi Kemerdekaan, tetapi juga fondasi pemikiran yang tetap menjadi kompas bangsa di tengah perubahan zaman.
“Di tengah bangsa yang kini sedang diterpa badai geopolitik global, ketidakpastian ekonomi, dan ujian penegakan hukum, pemikiran Soekarno berdiri tegak sebagai mercusuar yang tak lekang oleh waktu,” kata Wayan, Sabtu, 6 Juni 2026.
Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA Doktor Hukum UKI) itu menjelaskan, warisan intelektual Soekarno bertumpu pada tiga gagasan besar yang saling terkait, yakni Marhaenisme, Pancasila, dan Trisakti.
Menurut dia, Marhaenisme lahir dari keberpihakan Bung Karno terhadap rakyat kecil yang terjebak dalam kemiskinan struktural akibat kolonialisme dan sistem ekonomi yang tidak adil. Pemikiran tersebut kemudian menjadi dasar perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial.
Sementara itu, Pancasila yang digali Soekarno dan disampaikan pada 1 Juni 1945 menjadi fondasi filosofis negara yang menyatukan nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.
“Pancasila adalah fondasi yang memastikan negara ini berdiri untuk semua golongan, bukan untuk satu kelompok tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wayan menilai Trisakti yang diperkenalkan Soekarno pada 1964 menjadi strategi untuk menjaga kedaulatan bangsa melalui tiga pilar utama, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam konteks geopolitik global saat ini, ia menegaskan Indonesia harus tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak menjadi alat kepentingan negara-negara besar.
“Kepentingan nasional harus menjadi panglima dalam setiap perundingan internasional,” katanya.
Di bidang ekonomi, Wayan menekankan pentingnya mewujudkan kemandirian nasional melalui penguatan industri dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil.
“Hilirisasi harus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat dan tidak hanya dinikmati segelintir kelompok,” ujarnya.
Sementara dalam bidang hukum dan etika publik, Wayan menilai Indonesia menghadapi tantangan serius berupa korupsi, praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, serta menurunnya integritas pejabat publik.
Karena itu, ia mendorong agar nilai-nilai karakter bangsa yang diwariskan Soekarno kembali dihidupkan dalam praktik penyelenggaraan negara.
“Kekuasaan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri. Penegak hukum dan pemimpin harus memiliki rasa malu dan dedikasi kepada republik,” tegasnya.
Wayan juga mengingatkan bahwa memperingati hari lahir Bung Karno tidak boleh berhenti pada seremoni tahunan. Menurutnya, peringatan tersebut harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali semangat keberanian, kemandirian, dan keberpihakan kepada rakyat yang menjadi inti perjuangan Soekarno.
“Republik Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya pandai mengutip kata-kata Soekarno, tetapi juga berani menerjemahkan Pancasila dan Trisakti dalam tindakan nyata,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan ekonomi, geopolitik, dan penegakan hukum yang dihadapi Indonesia saat ini hanya dapat diatasi apabila bangsa ini kembali memperkuat persatuan dan semangat gotong royong sebagaimana yang diajarkan Bung Karno.
“Bersatu, bergotong royong, dan meyakini bahwa fajar yang baru akan selalu menyingsing bagi mereka yang terus berjuang,” pungkasnya.
