PM Australia Minta Maaf ke Umat Yahudi Buntut Penembakan di Pantai Bondi Sydney
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan permintaan maaf kepada komunitas Yahudi Australia dan masyarakat luas menyusul serangan teror di Pantai Bondi, Sydney, yang memicu duka dan kemarahan publik.
Albanese mengakui bahwa insiden tersebut meninggalkan luka mendalam, termasuk kemarahan yang diarahkan langsung kepadanya saat acara peringatan korban pada Minggu malam. Ia mengatakan memahami emosi tersebut dan menerima tanggung jawab moral atas peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
"Sebagian dari kemarahan itu ditujukan kepada saya, dan saya memahaminya," katanya dilansir abc.net. Senin, 22 Desember 2025.
"Saya merasakan beban tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi saat saya menjabat sebagai perdana menteri. Dan saya menyesal atas apa yang dialami komunitas Yahudi dan bangsa kita secara keseluruhan." sambungnya
Warga berdoa dan memberikan penghormatan kepada korban penembakan di Sydney
Pernyataan itu disampaikan di tengah pembelaan Albanese atas keputusannya untuk tidak membentuk komisi kerajaan nasional terkait serangan Bondi. Ia menilai penyelidikan terhadap lembaga keamanan yang dipimpin mantan kepala intelijen Australia Dennis Richardson akan lebih cepat dan efektif.
Menurut Albanese, hasil tinjauan tersebut juga dapat menjadi masukan bagi komisi kerajaan yang diusulkan pemerintah negara bagian New South Wales (NSW). "Tinjauan Richardson akan memungkinkan tindakan segera diambil jika ditemukan celah atau kelemahan," katanya.
Di saat yang sama, pemerintah Partai Buruh mengungkap rencana memperketat undang-undang ujaran kebencian sebagai respons atas meningkatnya ekstremisme dan antisemitisme. Albanese mengatakan kabinet akan membuka konsultasi publik untuk memperoleh dukungan seluas mungkin terhadap paket legislasi tersebut.
Jaksa Agung Michelle Rowland menyatakan pemerintah akan mengusulkan pelanggaran yang diperberat terhadap khotbah kebencian yang mendorong kekerasan, peningkatan hukuman bagi pelanggaran yang ada, serta menjadikan kebencian sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan hukuman.
"Kami juga akan berkonsultasi secara erat dengan komunitas Yahudi dan kelompok lainnya terkait struktur pelanggaran ini," ujar Rowland.
Ia menyoroti meningkatnya radikalisasi di kalangan anak muda Australia yang dinilainya belum pernah terjadi sebelumnya. Data pemerintah menunjukkan dari 33 orang yang saat ini menghadapi proses hukum terkait terorisme, 17 di antaranya merupakan anak di bawah umur.
"Radikalisasi pemuda kita yang belum pernah terjadi sebelumnya ini harus dihentikan," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tony Burke mengungkap rencana pembentukan daftar baru untuk organisasi-organisasi kebencian di Australia. Langkah ini akan memungkinkan pemerintah melarang aktivitas kelompok yang belum memenuhi kriteria sebagai organisasi teroris, namun dinilai menyebarkan ideologi ekstrem.
Burke mengatakan departemennya tengah meninjau aktivitas kelompok Hizb ut-Tahrir dan National Socialist Network atau Neo-Nazi. Ia menegaskan bahwa kelompok-kelompok tersebut selama ini mampu menyebarkan kebencian tanpa secara eksplisit menyerukan kekerasan.
Di ranah politik, respons pemerintah memicu perdebatan tajam. Oposisi mendesak pembentukan komisi kerajaan nasional, dengan alasan perlunya kewenangan luas untuk menangani antisemitisme dan ekstremisme. Namun Albanese menilai usulan tersebut tidak realistis dan berpotensi menunda tindakan nyata.
"Sekarang adalah waktu untuk urgensi dan persatuan, bukan perpecahan," kata Albanese.
Sejumlah tokoh hukum dan politisi lintas partai tetap mendorong pembentukan komisi kerajaan, menilai langkah itu penting untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah federal dan negara bagian. Perdebatan ini menandai meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah Australia dalam menangani isu terorisme, antisemitisme, dan radikalisasi di dalam negeri.
