PBNU Bantah Pecat Gus Ipul dari Sekjen, Tapi Dirotasi

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga sebagai Sekjen PBNU.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga sebagai Sekjen PBNU.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil menegaskan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bukan dipecat maupun dicopot dari jabatannya selaku Sekjen PBNU.

Sampai saat ini, Gus Ipul pun masih aktif sebagai pengurus PBNU meskipun tak lagi menjabat Sekjen.

"Kita tidak menyebutkan pencopotan, karena Gus Ipul masih merupakan pengurus PBNU," kata Gus Ulil kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Desember 2025.

Gus Ulil menjelaskan, pihaknya hanya melakukan rotasi jabatan di PBNU. Dia menyebut saat ini Gus Ipul menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum, Pendidikan dan Media di PBNU.

"Sekarang beliau dirotasi, dilukir jabatannya dari sekjen ke ketua bidang hukum, pendidikan, dan media. Jadi tidak dipecat," tegas dia.

"Tidak ada pemecatan Gus Ipul. Yang ada adalah rotasi," sambung Gus Ulil.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf merotasi lima orang pejabat sebagai salah satu langkah transformasi organisasi yang tengah mengalami polemik kepemimpinan internal tersebut.

"Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik," kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat.

Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU.

Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.

Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program.