Kementerian Kehutanan Masuk Daftar Instansi dengan Kualitas Kebijakan Tertinggi 2025
Instansi ini berhasil meraih Penghargaan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Awards 2025, dengan predikat Unggul dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), menjadikannya salah satu instansi dengan nilai tertinggi dalam penilaian nasional tahun ini.
Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Pusat Kebijakan Strategis, Muh. Ahdiyar Syahrony, pada puncak acara IKK Awards di Surabaya, Selasa, 25 November 2025. IKK Awards diberikan kepada instansi pemerintah pusat dan daerah yang dinilai mampu menghadirkan kualitas kebijakan terbaik dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.
“Terima kasih kepada LAN atas apresiasi ini. Capaian ini menunjukkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, implementasi, evaluasi, serta keberlanjutan kebijakan sektor kehutanan, termasuk transparansi dan partisipasi publik di setiap tahapnya,” ujar Syahrony, Rabu, 26 November 2025.
Ia menambahkan bahwa capaian ini akan menjadi dorongan bagi kementerian untuk memperkuat reformasi di bidang tata kelola.
“Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan guna mendukung reformasi birokrasi, Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045,” sambungnya.
IKK merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pemerintah berdasarkan efektivitas, dampak, dan prinsip evidence-based policy making. Pada tahun 2025, sebanyak 548 instansi pemerintah pusat dan daerah mengikuti pengukuran IKK secara nasional.
Dalam penilaian tersebut, Kementerian Kehutanan masuk dalam kelompok 6,41% instansi berkategori Unggul, kelompok dengan nilai tertinggi dalam IKK 2025. Prestasi ini semakin menegaskan betapa strategisnya kualitas kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan yang mencakup sekitar 63% wilayah daratan Indonesia.
Tiga kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai pada IKK 2025 meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (penyusunan RURHL DAS dan RTn RHL), Perhutanan Sosial (pengelolaan di kawasan hutan khusus), dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (penyelesaian usaha/kegiatan terbangun di KSA, KPA, dan Taman Buru).
Ketiganya meraih skor kategori unggul secara konsisten, menunjukkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan di sektor kehutanan.
“Ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus memperbaiki kualitas kebijakan kehutanan yang ada,” tegas Syahrony.