Indeks Kualitas Kebijakan 2025 Lampaui Target Nasional, Ini Pendorongnya

Ilustrasi ASN/PNS.

Negara-negara Asia memiliki kekuatan pada pilar Financial Stewardship yaitu kemampuan mengelola keuangan negara, fiskal, dan stabilitas ekonomi. Namun di sisi diidentifikasikan bahwa adanya kesenjangan tata kelola yang cukup lebar antarnegara.

Hal tersebut diungkap dalam Laporan Good Government Index (CGGI) 2024: Asia Focus yang dilakukan oleh Chandler Institute of Governance (CIG) menyoroti kinerja pemerintahan di kawasan Asia. Kemajuan pesat di sebagian negara tidak disertai konvergensi regional, artinya, masih terdapat jurang kualitas pemerintahan antara negara dengan performa tinggi dan negara dengan performa rendah.

Sementara itu, dalam laporan yang sama, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan di antaranya masih ditemukannya persoalan terkait dengan kemampuan koordinasi antar kementerian/lembaga. Serta, ada pula pelaksanaan kebijakan yang dinilai masih tumpang tindih dan memiliki umur yang relatif pendek, selain itu juga kurangnya kapabilitas dalam memanfaatkan data dalam setiap proses perumusan kebijakan.

Menyikapi kondisi tersebut, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) hadir menjadi instrumen kunci dalam memperkuat kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy). Hal ini diungkapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufiq, DEA pada Penyerahan Penghargaan IKK Award tahun 2025.

Muhammad Taufiq menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh instansi pemerintah yang telah berpartisipasi dalam pengukuran IKK tahun 2025 ini. Setidaknya, sebanyak 548 instansi pemerintah atau 85 persen dari total 646 instansi berpartisipasi dalam proses pengukuran, dan dari angka tersebut sebanyak 39 persen instansi berhasil mencapai kualifikasi minimal 'baik', melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, yakni sebesar 30 persen.

Ia menyebutkan, secara nasional, nilai rata-rata Indeks Kualitas Kebijakan mencapai 63,00, dengan total 1.379 kebijakan dari 27 sektor, dan tahun ini ada 30 instansi berhasil mencapai predikat tertinggi yakni 'Unggul'.

"Capaian tersebut menunjukkan penguatan komitmen dan kapasitas birokrasi dalam merumuskan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak nyata bagi masyarakat, dan tentunya ini menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola kebijakan di tanah air," jelas Taufq dikutip dari keterangannya, Rabu, 26 November 2025.

Taufiq berpesan kepada seluruh pimpinan instansi untuk menjadikan budaya IKK sebagai bagian dari budaya kerja bukan sekedar siklus penilaian. Selain itu mendorong peran analis kebijakan dalam setiap tahapan perumusan kebijakan dan menggunakan hasil pengukuran ini sebagai dasar perbaikan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak bagi masyarakat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak memberikan apresiasi kepada LAN yang telah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terutama dalam penyelenggaraan kegiatan ini. IKK menjadi sebuah tools untuk mengetahui sejauh mana kualitas kebijakan dan dampaknya bagi masyarakat.

Ia juga menjelaskan pentingnya pemanfaatan big data yang menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong kebijakan publik yang lebih akurat, adaptif, dan responsif. Dalam konteks pemerintahan daerah, big data sendiri dapat dimaknai kemampuan untuk mengolah data yang tersedia dari berbagai sumber secara cepat, terstruktur, dan presisi sehingga dapat menghasilkan insight yang relevan bagi pengambil kebijakan.

Selain pemanfaatan big data dan data analytic, Emil juga mendorong pentingnya membangun harmonisasi kebijakan lintas sektor yang merupakan prasyarat utama untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah berjalan konsisten, tidak tumpang tindih, dan menghasilkan dampak pembangunan yang optimal.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip Meritokrasi, Tasdik Kinanto menyampaikan bahwa kegiatan penilaian IKK merupakan bagian integral dalam melakukan reformasi birokrasi yang tujuannya memperbaiki kualitas kebijakan dan peningkatan pelayanan publik.

"Dari perspektif tata kelola publik, dengan peningkatan skor IKK tidak hanya memperbaiki proses internal di pemerintahan, tetapi secara langsung berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. keberhasilan IKK 2025 menjadi inspirasi bagi seluruh instansi untuk terus meningkatkan kualitas perumusan kebijakan yang responsif, akademis, dan berorientasi dampak bagi masyarakat," katanya.

Rincian Pemerintah yang dapat peringkat unggul

Adapun instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang memperoleh Predikat Unggul pada Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025, sebagai berikut

A. Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

2. Kementerian Hukum

3. Kementerian Kehutanan

4. Kementerian Keuangan

5. Kementerian Kesehatan

6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

9. Kementerian Pertanian, dan

10. Kementerian Sosial

B. Badan/Lembaga