Relevansi Program Digitalent di Tengah Meningkatnya Gelombang PHK
Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda sektor teknologi domestik dan global sepanjang 2024 adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. Ketika perusahaan startup melakukan efisiensi brutal dan AI mulai mengambil alih pekerjaan rutin, narasi kebutuhan 9 juta talenta digital yang diproyeksikan Bank Dunia dan McKinsey menjadi ambigu. Inilah mengapa kita harus menguji relevansi program pengembangan talenta digital pemerintah, seperti Digital Talent Scholarship (DTS) Kominfo. Topik ini urgen diangkat karena kita berada di titik transisi dari era euforia pertumbuhan ke era efisiensi dan kualitas.
Program DTS, dengan target 100 ribu lulusan per tahun di bidang Cyber Security, AI, dan Cloud Computing, adalah upaya monumental. Namun, tantangannya adalah mismatch keterampilan (skill mismatch). Pasar kerja tak lagi hanya butuh talenta, melainkan talenta yang sangat spesifik dan efisien.
Meskipun Survei Analisis Dampak DTS menunjukkan bahwa program ini sukses meningkatkan kompetensi peserta dan memberikan sertifikasi global dengan tingkat kelulusan yang tinggi (sekitar 80% untuk FGA pada 2023), hal ini belum menjamin penyerapan kerja yang mulus. Data internal ini membuktikan kualitas pelatihan dasar, tetapi tidak menjawab kebutuhan spesifik industri. PHK adalah cermin dari pergeseran standar kompetensi. Pekerja kini harus memiliki keahlian adaptif dan multi-skilled untuk menghindari otomatisasi. Program pelatihan harus bergerak cepat dari mengajarkan hard skill umum ke penekanan pada kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah (problem solving) yang tak bisa digantikan AI.
Kehadiran AI generatif memaksa standar kompetensi melompat tinggi. Pekerjaan level awal yang biasanya diisi lulusan fresh graduate kini bisa dilakukan oleh AI. Ini berarti DTS harus mengajarkan cara mengelola dan menjadi creator AI, bukan sekadar user teknologi.
Selain itu, masalah kesenjangan akses dan persebaran kesempatan juga menjadi sorotan. Peluang kerja digital masih terkonsentrasi di kota besar. Walaupun pelatihan daring, alumni di luar Jawa sering menghadapi kendala dalam mengakses pekerjaan bergengsi dan magang. Platform Diploy milik DTS adalah langkah maju, tetapi upaya menjembatani akses ke daerah perlu lebih agresif.
Menurut data World Digital Competitiveness Ranking 2024, Indonesia masih berada di peringkat ke-30 untuk kategori Future Readiness. Ini menunjukkan bahwa meskipun kita memiliki program pelatihan, daya saing adaptif talenta kita masih memerlukan peningkatan signifikan. Masa depan talenta digital Indonesia tidak lagi tentang mencetak kuantitas, melainkan tentang kualitas dampak.
PHK dan AI adalah katalis. Kita harus menjadikan momentum ini untuk merevolusi kualitas talenta. Ajakan saya, baik untuk pemerintah maupun talenta muda adalah jangan biarkan pelatihan menjadi kotak ceklis, tetapi jadikan ia investasi untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang adaptif di pasar yang semakin efisien dan dikendalikan oleh AI.
Disclaimer: Artikel ini adalah kiriman dari pengguna VIVA.co.id yang diposting di kanal VStory yang berbasis user generate content (UGC). Semua isi tulisan dan konten di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis atau pengguna.
