Tak Boleh Bergaya Preman, OJK Beberkan Aturan Bagi Debt Collector Saat Tagih Utang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, Friderica Widyasari Dewi alias Kiki mengatakan, penggunaan jasa tenaga alih daya penagih utang alias debt collector, merupakan praktik yang umum di dunia guna melakukan penagihan produk kredit, pembiayaan, hingga pendanaan.

Meski demikian, Kiki menegaskan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) sebagai pihak pemberi kredit pembiayaan/pendanaan, sebenarnya tidak wajib menggunakan jasa debt collector tersebut.

"PUJK bisa menggunakan jasa debt collector, tapi enggak wajib ya," kata Kiki dalam telekonferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, dikutip Sabtu, 8 November 2025.

Namun pada kenyataannya, para debt collector itu kerap dilaporkan bertugas dengan cara-cara ala preman yang tak jarang berujung pada aksi kekerasan. Karenanya, Kiki menegaskan bahwa penggunaan jasa debt collector itu sebenarnya sudah diregulasi dengan pengaturan yang sangat ketat.

Antara lain mulai dari kualifikasi perusahaan penagihan, sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan penagihan, waktu penagihan, pihak yang ditagih, hingga pengaturan etika penagihan.

Bahkan, OJK sendiri diakuinya juga sudah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, yang merinci berbagai ketentuan bagi para PUJK dalam menggunakan jasa debt collector tersebut.

"Ketentuan itu misalnya tidak boleh menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan, dan tidak boleh menggunakan tekanan secara fisik," kata Kiki 

"Kemudian tidak boleh menagih kepada pihak selain konsumen. Misalnya yang berutang suaminya, enggak boleh menagih ke istri, ke anak, apalagi ke temannya, koleganya, dan lain-lain, itu enggak boleh," ujarnya.

Selain itu, Kiki juga menegaskan bahwa proses penagihan tidak boleh bersifat mengganggu, dan hanya boleh dilakukan pada alamat penagihan atau domisili konsumen. Dalam hal ini, penagihan tidak boleh dilakukan di tempat kerja peminjam atau di tempat umum.

Kiki menambahkan, waktu penagihan juga diatur ketat, dan hanya boleh dilakukan di hari Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional. OJK juga mewajibkan tenaga alih daya termasuk tenaga penagihan, untuk memiliki sertifikasi.

"Kalau PUJK melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka OJK akan mengenakan sanksi mulai dari teguran, denda, dan pencabutan izin usaha," kata Kiki.

Dia menekankan, dalam POJK No. 22/2023 itu, diatur pula bahwa PUJK wajib hukumnya bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan kesalahan, kelalaian, dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Debt Collector Kembali Berulah Rampas Pengendara Motor di Jalan

Kiki memastikan, dari sisi pengawasan market conduct, OJK juga telah melakukan pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan khusus terkait dengan perilaku petugas penagihan atau debt collector tersebut. Beberapa PUJK bahkan sudah dikenakan sanksi, dan beberapa lainnya yang ada dalam daftar juga sudah diperiksa.

"Terutama saat ini kita lakukan pemeriksaan khusus, dan pengenaan sanksi tentunya akan kita lakukan kalau memang terbukti bersalah," kata Kiki.

"Berdasarkan ketentuan di perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, PUJK bertanggung jawab atas perilaku atau tindakan atas pihak ketiga yang bekerjasama dengan dia, yang dalam hal ini adalah debt collector yang melanggar ketentuan-ketentuan tadi," ujarnya.