Bahlil Akui Belum Tahu Soal Penutupan 26 Tambang di Parung Panjang oleh Dedi Mulyadi

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan belum mengetahui secara detail mengenai penghentian sementara 26 tambang di Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi.

Langkah tersebut menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat yang terdampak langsung maupun dari kalangan pelaku usaha tambang di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya.

"Saya belum tahu, belum baca," ujar Bahlil singkat saat ditemui di Jakarta, Selasa (28/10/2025) dikutip dari Antara.

Mengapa tambang di Parung Panjang ditutup sementara?

Kebijakan penutupan tambang ini tertuang dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Nomor 144/HUB.01.01.01/PEREK yang mengatur pembatasan kegiatan tambang serta operasional angkutan barang di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, tata kelola kegiatan tambang dan rantai pasok di wilayah tersebut belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kegiatan tambang dihentikan sementara hingga seluruh ketentuan tersebut dipenuhi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah korektif terhadap pelanggaran yang terjadi, terutama yang berdampak pada keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas truk tambang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku akan mengelola kas daerah secara transparan.

Apa alasan keselamatan menjadi prioritas?

Gubernur Dedi Mulyadi menyebut penutupan tambang dilakukan demi melindungi keselamatan warga.

Ia mengungkapkan bahwa banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat padatnya aktivitas tambang.

"Yang meninggal sudah hampir 115 orang, yang luka lebih dari 150 orang. Infrastruktur rusak. Kenapa pada waktu ada yang meninggal, infrastruktur rusak, tidak ada yang demo? Yang demo siapa? Yang demo pasti yang berkepentingan terhadap siklus ekonominya," tegas Dedi.

Ia juga mengimbau agar pengusaha tambang ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan khusus untuk angkutan tambang, agar dampak sosial dan lingkungan tidak terus ditanggung masyarakat.

Bagaimana reaksi warga terhadap kebijakan ini?

Keputusan Dedi Mulyadi menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian warga menyambut positif kebijakan tersebut karena kondisi jalan di Parung Panjang kini lebih lengang dan bebas debu.

Salah satunya, Elisa (46), warga Parung Panjang, yang merasa lega setelah aktivitas truk tambang berhenti.

"Ya senang gitu, enggak macet gitu kendaraannya. Bagus sekarang," ujar Elisa. Ia menambahkan, debu yang biasanya menutupi jalan kini berkurang drastis, sehingga anak-anak lebih aman saat berangkat ke sekolah.

Senada dengan Elisa, Andri (20), pedagang gorengan di pinggir Jalan M Toha, juga mengaku diuntungkan oleh kebijakan tersebut.

"Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet," tuturnya.

Namun, sebagian warga lain seperti Hari Setiawan menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang. Menurutnya, keputusan menutup tambang secara total menimbulkan efek domino terhadap ribuan warga yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

"Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya. Kenapa kami dibenturkan gitu kan?" kata Hari.

Ia menilai solusi terbaik adalah membangun jalan khusus tambang, bukan menutup aktivitasnya sepenuhnya.

"Jalan khusus tambang harga mati," tegasnya.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa langkah penutupan sementara merupakan bentuk keberpihakan kepada masyarakat.

Ia mengakui bahwa aktivitas tambang memang telah memberikan keuntungan besar bagi sebagian pihak, tetapi kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung warga sudah terlalu berat.

"Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih," katanya.

Namun, lanjut Dedi, di balik itu ada penderitaan warga akibat rusaknya jalan, debu yang menyesakkan, dan kebisingan tanpa henti.

"Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah," ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.