Potensi Investasi Berkelanjutan di Asia Tenggara Capai US$50 M, RI Dinilai Ada di Garis Depan Transisi Hijau
Kawasan Asia Tenggara berpotensi membuka peluang investasi hijau hingga US$50 miliar per tahun hingga tahun 2030. Potensi tersebut bisa menambah US$120 miliar terhadap PDB di kawasan tersebut, serta menciptakan hampir 900.000 lapangan kerja baru melalui solusi terpadu di sektor energi, air, limbah, dan transportasi.
Proyeksi tersebut merupakan hasl kajian Southeast Asia Green Economy 2025, yang merupakan hasil kolaborasi antara Bain & Company, GenZero, Standard Chartered, Temasek, dan Google. Bagi Indonesia, laporan ini menyoroti peluang besar di bidang ketahanan air, pengelolaan limbah, dan pengembangan ekonomi sirkular. Dimana semuanya merupakan area yang penting dalam mencapai target pembangunan infrastruktur berkelanjutan nasional.
Laporan ini juga menekankan perlunya percepatan modernisasi jaringan listrik, perluasan pembiayaan campuran, serta penguatan kolaborasi publik-swasta untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang ada.
Ilustrasi Investasi Berkelanjutan
Chief Executive Officer Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE mengatakan, Indonesia berada di garis depan transisi hijau di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan investasi di sektor pengelolaan air dan limbah tidak hanya penting bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga bagi ketahanan dan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan menggerakkan modal swasta melalui pembiayaan dan kemitraan yang inovatif, kita dapat menghadirkan solusi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan,” ujar Donny dalam diskusi bertajuk ‘Financing the Future: Green Investment in Indonesia’s Water & Waste Sectors’, dikutip dari keterangannya, Senin, 13 Oktober 2025.
Dia menambahkan, perjalanan menuju ekonomi rendah karbon dan tangguh membutuhkan skala, inovasi, dan kolaborasi. Karenanya, Standard Chartered Indonesia menegaskan komitmennya bermitra dengan Pemerintah Indonesia, IFC, serta para klien untuk mengembangkan solusi pembiayaan yang menjadikan proyek infrastruktur berkelanjutan lebih layak secara komersial.
“Dengan membuka akses terhadap modal swasta, kami dapat membantu memastikan bahwa transisi hijau Indonesia membawa dampak ekonomi dan sosial yang nyata,” tutupnya.
Seperti diketahui, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia masih sangat besar, di mana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 memperkirakan total kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar US$625 miliar atau setara dengan Rp 10.000 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 35,6 persen diperkirakan akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 24,9 persen melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan pembiayaan yang signifikan yang perlu dipenuhi melalui partisipasi sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan mekanisme pembiayaan inovatif lainnya. Peningkatan kejelasan kebijakan, standarisasi proses pengadaan, serta penguatan tahap persiapan proyek untuk mendorong partisipasi modal swasta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan pun harus dilakukan.
