Lebih dari 5.000 Anak Keracunan MBG, Desakan Penghentian Makin Menguat

Ribuan siswa di berbagai daerah jatuh sakit setelah menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Gelombang kasus keracunan massal ini memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi total, bahkan menghentikan sementara program.

Wakil Komisi X DPR RI, My Esti Wijayanti, menegaskan evaluasi MBG harus segera dilakukan. Menurutnya, program yang digadang-gadang untuk meningkatkan gizi anak justru menimbulkan persoalan serius di lapangan.

“Bu Puan Maharani sudah menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah suara kita semua. DPR meminta supaya dilakukan evaluasi total,” kata Esti saat berkunjung ke Kantor Pemda Gunungkidul, Rabu (24/9/2025).

Sorotan DPR: Risiko Dapur Besar

Esti menyoroti metode dapur besar yang dipakai dalam penyelenggaraan MBG. Satu dapur bisa memasak untuk ribuan siswa, namun berisiko tinggi dari sisi kebersihan dan distribusi.

“Apakah tidak lebih baik sekolah-sekolah yang sudah punya dapur umum tetap beroperasi, tapi dengan kapasitas memasak dikurangi? Dengan begitu, jangkauan tidak terlalu jauh, dan makanan bisa lebih segar saat sampai ke anak-anak,” ujarnya.

Ia menyinggung kasus keracunan di beberapa sekolah di Sleman, DIY. Esti mengaku heran dapur yang sempat terlibat insiden tetap beroperasi keesokan harinya tanpa pembersihan menyeluruh.

“Ini aneh. Harusnya kalau sudah terjadi keracunan, proses memasak dihentikan dulu, lalu dilakukan evaluasi dan penelitian. Tapi ini tetap memasak tanpa ada peringatan,” tegas Esti.

Selain itu, ia menekankan pentingnya keberlangsungan tenaga ahli gizi dan koki di sekolah agar tidak tergeser oleh program MBG.

Dampak Anggaran ke Daerah

Keracunan massal akibat MBG juga menimbulkan beban keuangan pemerintah daerah. Esti mencontohkan di Sleman, Pemda terpaksa mengeluarkan Rp45 juta untuk biaya pengobatan ratusan siswa.

“Gunungkidul melalui APBD Perubahan menyiapkan anggaran Rp100 juta untuk antisipasi keracunan MBG. Karena ini bukan bagian dari penyakit, jadi tidak bisa dibackup BPJS. Sementara alokasi anggaran MBG ke daerah tidak ada, akhirnya membebani APBD,” jelas Endah, pejabat Pemkab Gunungkidul.

Data Keracunan MBG Bervariasi

Sejumlah lembaga mencatat data berbeda terkait jumlah korban keracunan MBG:

• Badan Gizi Nasional (BGN): Hingga pertengahan September 2025, tercatat 3.241 kasus keracunan.
• Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI): Per 21 September 2025, jumlah korban mencapai 6.452 kasus, dengan lonjakan lebih dari 1.000 kasus hanya dalam sepekan.
• Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi): Sejak peluncuran MBG pada 6 Januari 2025 hingga 19 September 2025, total keracunan tercatat 5.626 kasus.
• Kantor Staf Presiden (KSP) (mengutip Kemenkes & BPOM): Lebih dari 5.000 siswa terdampak, dengan puncak kejadian pada Agustus 2025 di Jawa Barat.

Founder Cisdi, Dian Saminarsih, menilai masifnya kasus keracunan ini menunjukkan program MBG dijalankan secara terburu-buru. “Demi mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025, program MBG dilaksanakan secara terburu-buru sehingga kualitas tata kelola penyediaan makanan hingga distribusinya tidak tertata dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah: MBG Tetap Jalan

Meski desakan penghentian kian menguat, pemerintah memastikan program MBG tidak akan dihentikan. Bahkan, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail sampai menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah 364 siswa di wilayahnya keracunan menu MBG pada Senin (22/9/2025).

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan, evaluasi akan dilakukan, tetapi program tetap berjalan.

“Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar,” ujar Cak Imin di Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Hal senada disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro. Menurutnya, pemerintah memang menerima berbagai masukan, tetapi penghentian total tidak diperlukan.

“Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” kata Juri.

Ia memastikan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar BGN segera memitigasi masalah dan mencegah kasus serupa terulang.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.