Bentrokan Nepal Tewaskan 19 Orang, Korupsi dan Larangan Media Sosial Jadi Pemicu
Otoritas Nepal menerjunkan militer pada Senin (8/9/2025) setelah bentrokan berdarah antara pengunjuk rasa dan polisi menewaskan 19 orang.
Keputusan ini diambil usai massa merangsek masuk ke kompleks Parlemen Federal, memicu diberlakukannya jam malam di Kathmandu.
Sedikitnya 347 orang terluka, puluhan di antaranya kritis, sementara rumah sakit dilaporkan penuh.
Hingga kini, otoritas Nepal belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait jumlah korban jiwa.
Menteri Dalam Negeri Mundur
Dilasnir dari Antaranews, Menteri Dalam Negeri Nepal, Ramesh Lekhak, mengundurkan diri pada Senin malam waktu setempat.
Ia mengaku bertanggung jawab penuh atas tindakan keras aparat keamanan dalam unjuk rasa.
Menurut laporan rumah sakit, 17 orang tewas di Kathmandu dan dua lainnya meninggal di Itahari setelah sempat dirawat di Sunsari. Dengan demikian, jumlah korban mencapai 19 jiwa.
Aksi Generasi Z, Polisi Balas Gas Air Mata
Dalam demonstrasi, pengunjuk rasa yang mayoritas generasi muda mendobrak barikade polisi dan memanjat pagar kompleks parlemen.
Aparat menanggapi dengan gas air mata dan meriam air. Padahal, pengunjuk rasa sebelumnya berjanji akan melakukan aksi damai.
Protes anti-korupsi ini merebak di berbagai kota, mulai dari Kathmandu, Pokhara, Butwal, hingga Biratnagar. Mereka mengecam praktik korupsi pemerintahan serta kebijakan pemblokiran media sosial.
Pemblokiran Media Sosial Jadi Pemicu
Pemerintah Nepal pekan lalu memblokir sejumlah platform besar seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit, dan LinkedIn.
Kebijakan ini berlaku setelah pengelola aplikasi tidak mendaftarkan platformnya sesuai aturan pemerintah.
Kabinet Nepal bulan lalu memberikan tenggat tujuh hari bagi perusahaan media sosial untuk mendaftar di Nepal.
Pemerintah menyatakan pemblokiran akan dicabut begitu pendaftaran dilakukan, namun kebijakan tersebut dikecam partai oposisi.
PBB dan Amnesty International Angkat Suara
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak penyelidikan cepat dan transparan.
“Kami terkejut dengan pembunuhan dan cedera yang dialami para pengunjuk rasa di Nepal hari ini,” kata juru bicara kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani.
“Kami telah menerima tuduhan yang sangat mengkhawatirkan terkait penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh pasukan keamanan,” ujarnya.
Amnesty International menambahkan, peluru tajam diduga digunakan aparat dalam aksi pembubaran massa.
Suara Mahasiswa: Korupsi dan Ketidaksetaraan
Mahasiswa menjadi motor utama aksi ini. “Kami terpicu oleh larangan media sosial, tetapi itu bukan satu-satunya alasan,” kata Yujan Rajbhandari (24).
“Kami memprotes korupsi yang telah dilembagakan di Nepal,” tambahnya.
Mahasiswa lain, Ikshama Tumrok (20), menyebut pemerintah semakin otoriter. “Kami ingin melihat perubahan. Situasi ini harus berakhir di generasi kami,” ujarnya.
Isu ketidaksetaraan juga menyeruak. Video viral di TikTok menunjukkan kontras tajam antara kehidupan rakyat biasa dan anak pejabat yang pamer barang mewah.
“Ada gerakan di luar negeri menentang korupsi, dan mereka khawatir hal itu akan terjadi di sini juga,” kata pengunjuk rasa Bhumika Bharati.
Gelombang protes di Nepal ini mengingatkan pada demonstrasi besar di Bangladesh tahun lalu, ketika mahasiswa berhasil menggulingkan pemerintahan akibat isu kuota pekerjaan.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
