PDIP: Pancasila Harus Jadi Kompas Bangsa Hadapi Krisis Global
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan membangun ketahanan nasional di tengah berbagai tantangan geopolitik serta tekanan ekonomi global.
Dalam refleksinya menyambut Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Wayan menegaskan Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah, tetapi harus menjadi pedoman nyata dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
“Tema Hari Lahir Pancasila tahun ini, ‘Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia’, merupakan panggilan sejarah untuk menjadikan Pancasila sebagai kompas dalam menghadapi berbagai krisis, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Wayan dalam keterangannya pada Minggu, 31 Mei 2026.
Sejarah mencatat, lanjut dia, bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dibangun di atas ruang hampa, melainkan ditempa dalam kawah candradimuka persidangan BPUPKI pada akhir Mei hingga awal Juni 1945. Menurutnya, sidang tersebut bukanlah forum politik biasa, melainkan panggung dialektika intelektual tingkat tinggi di mana para arsitek bangsa memeras pikiran untuk merumuskan Philosophische Grondslag (filosofi dasar) atau Weltanschauung (pandangan hidup) bagi sebuah negara kepulauan yang luar biasa majemuk.
“Lahirnya Pancasila bukanlah hasil perenungan semalam, melainkan kulminasi dari pergulatan gagasan tiga tokoh besar bangsa: Mohammad Yamin, Soepomo, dan berpuncak pada pidato monumental Ir. Soekarno (Bung Karno),” ujar Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA Doktor Hukum UKI) ini.
Dengan ketajaman intelektualnya, kata Wayan, Bung Karno berhasil merangkum berbagai gagasan kebangsaan menjadi lima prinsip fundamental yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan.
“Pancasila tidak lahir dari hegemoni satu pemikiran, melainkan dari konsensus luhur dan dialektika sejarah, menjadikannya fondasi permanen yang mengikat keberagaman Nusantara dari Sabang hingga Merauke,” jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Secara filosofis, Wayan menegaskan Pancasila bukan sekadar kompilasi dogma yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah kesatuan ontologis yang bersifat hierarkis-piramida dan saling menjiwai (mutually inclusive). Kelima sila tersebut membentuk satu kesatuan nilai yang sling menjiwai dan menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan.
“Pancasila menjelma sebagai mahkota pemersatu sekaligus Staatsfundamentalnorm, sumber dari segala sumber hukum negara yang menjadi kompas absolut dalam setiap perumusan legislasi, tata kelola otonomi daerah, hingga relasi kekuasaan pusat dan daerah,” imbuhnya.
Menurut Wayan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi fondasi moral bagi kehidupan berbangsa, sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kelestarian lingkungan sebagai prinsip utama pembangunan.
Sementara sila Persatuan Indonesia berfungsi menjaga kohesi nasional di tengah kemajemukan, sila Kerakyatan menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi yang berkeadaban, sedangkan sila Keadilan Sosial menjadi tujuan akhir penyelenggaraan negara.
“Jika satu sila saja diabaikan, maka bangunan kebangsaan akan kehilangan keseimbangannya,” kata Legislator asal Bali tersebut.
Di samping itu, Wayan juga menyoroti kondisi dunia yang saat ini menghadapi ketidakpastian akibat rivalitas geopolitik, konflik internasional, dan tekanan ekonomi global yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, situasi tersebut berpotensi memunculkan polarisasi sosial dan mengganggu ketahanan nasional apabila negara kehilangan pijakan ideologisnya.
“Krisis ekonomi dan gejolak geopolitik dapat menjadi pintu masuk berbagai ancaman terhadap persatuan bangsa. Karena itu, Pancasila harus hadir sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional,” katanya.
Saat ini, Wayan melihat narasi kebesaran Pancasila sedang diuji di hadapan sejarah oleh realitas empiris yang tidak ringan. Konstelasi geopolitik global tengah berada dalam pusaran turbulensi yang mengkhawatirkan. Polarisasi kekuasaan antarnegara adidaya, hegemoni ekonomi global, serta eskalasi konflik di berbagai belahan dunia telah merusak rantai pasok global dan memicu krisis multidimensi.
Selain itu, kata dia, guncangan eksternal ini secara langsung menghantam fondasi ekonomi domestik. Tekanan pada daya beli masyarakat akar rumput, turbulensi ekonomi, serta ketimpangan fiskal yang masih terjadi antara pusat dan daerah memicu kerawanan terhadap ketahanan nasional kita.
Dalam kondisi terpuruk dan penuh tekanan ini, ia menyebut polarisasi sosial dan disintegrasi bangsa sangat mudah tersulut jika negara kehilangan kompas moralnya. Krisis ekonomi acapkali menjadi pintu masuk bagi intervensi asing dan ideologi transnasional yang berupaya merobek tenun kebangsaan.
“Di sini letak kedaruratan untuk kembali memanggil ruh Pancasila, bukan sekadar sebagai mantra seremonial, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial dan fondasi tata pergaulan internasional. Menghadapi ancaman krisis ini, solusi yang dibutuhkan tidak bisa sekadar retorika, melainkan langkah-langkah afirmatif, konkret, dan terukur yang berlandaskan kelima sila Pancasila,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Wayan mendorong penguatan politik luar negeri bebas aktif yang berorientasi pada kemanusiaan dan perdamaian dunia. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan kekayaan alam harus berwawasan ekologis untuk menjamin keadilan antargenerasi, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan iklim dan perdamaian dunia.
Selain itu, ia meminta pemerintah memperkuat otonomi daerah dan pemerataan pembangunan melalui kebijakan fiskal yang berkeadilan, khususnya bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kata dia, desain pembiayaan dan strategi pembangunan daerah tidak boleh dibiarkan bergantung pada ketidakpastian sumber non-APBN.
“Sebaliknya, intervensi negara harus hadir secara paripurna melalui optimalisasi APBN sebagai instrumen utama pemerataan ekonomi. Kepastian alokasi APBN untuk seluruh daerah di Indonesia adalah wujud nyata dari keadilan sosial (Sila Ke-5) yang akan memperkokoh sabuk persatuan nasional,” katanya.
Lebih lanjut, Wayan menegaskan dalam menghadapi tekanan ekonomi, negara tidak boleh menyerahkan nasib rakyat pada mekanisme pasar yang tak berwajah. Diperlukan jaring pengaman sosial yang berakar pada semangat gotong royong dan kemanusiaan.
“Sebagai contoh empiris, penguatan program-program pendidikan, harus dipandang bukan sekadar beban anggaran, melainkan sebagai investasi strategis negara untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, memutus rantai kemiskinan, dan menjaga martabat manusia Indonesia di tengah krisis,” ucapnya.
Mengutip pesan Bung Karno, Wayan mengingatkan bahwa Indonesia bukan milik satu golongan, agama, maupun suku tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, jadikan Hari Lahir Pancasilan sebagai momentum untuk bersatu, mengesampingkan ego sektoral, dan merumuskan kebijakan yang murni berpihak pada kesejahteraan rakyat banyak.
“Keterpurukan ekonomi dan gejolak geopolitik saat ini tidak akan menjadi akhir dari sejarah kita, melainkan momentum epik untuk bangkit, merapatkan barisan, dan membuktikan bahwa dengan Pancasila sebagai senjata pamungkas, Indonesia akan keluar dari badai krisis ini sebagai bangsa yang jauh lebih tangguh, mandiri, dan bermartabat di mata dunia,” pungkasnya.
