Toyota Waspadai Dampak Krisis Geopolitik pada Industri Otomotif

 Minggu pertama tahun baru (3/1/2026) dibuka dengan krisis geopolitik setelah Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Hal ini tentu memperkeruh kondisi geopolitik dunia, seakan menambah kemelut pada 2025 seperti perang Rusia–Ukraina, Israel–Palestina, serta konflik Iran dan China–Taiwan.

Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), menyebutkan dua masalah utama dampak dari krisis geopolitik saat ini, yakni logistik serta rantai pasok. Ia menyebut bahwa gonjang-ganjing yang terjadi akan menyebabkan biaya logistik naik, sementara keterlibatan negara-negara di dunia dalam industri otomotif sangat besar dan saling bergantung.

“Contoh, arus logistik saat terjadi krisis di Timur Tengah akan naik dua kali lipat karena perjalanan harus memutar ke Semenanjung Arab. Untuk rantai pasok, contohnya material baterai datang dari berbagai negara seperti China, Ukraina, Amerika Selatan, termasuk ASEAN. Semuanya akan terganggu,” jelas Bob di Bandung (9/1/2026).

Menurutnya, industri otomotif memang tidak didesain untuk perdagangan bilateral atau kerja sama antara dua negara saja. Saat ini, mayoritas negara di dunia menjalankan hubungan multilateral.

“Krisis geopolitik yang terjadi sekarang menyebabkan dunia seperti terbelah. Ancaman bagi industri otomotif saat ini adalah ketergantungan antarnegara. Bila salah satu terganggu, tentu akan menghambat industri ini,” tambah Bob.

Untuk diketahui, TMMIN telah melakukan ekspor dua model, yakni Yaris Cross dan Agya versi ekspor bernama Wigo, ke Venezuela. Berdasarkan catatan Gaikindo 2025, selama Januari hingga Oktober telah terkirim 1.008 unit Yaris Cross tipe G non-hybrid serta 5.971 unit Wigo.

Di sisi lain, pihak TMMIN juga masih memantau situasi krisis Venezuela lebih lanjut dan terus membuka komunikasi dengan otoritas setempat.

“Sejak zaman Presiden Trump sudah banyak gonjang-ganjing yang terjadi, dan sekarang ditambah dengan Venezuela. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Venezuela dan semuanya oke,” jelas Nandi Julyanto, Presiden Direktur TMMIN.

Ia memiliki pandangan tersendiri terkait krisis geopolitik saat ini, yakni mendorong negara-negara di dunia mengambil keputusan defensif terkait tarif produk dan komoditas tertentu. Hal ini tentu berimbas ke Indonesia.

“Isu sebenarnya ke depan adalah soal tarif. Namun bukan hanya Indonesia, negara lain seperti China juga menghadapi hal yang sama jika tidak memiliki trade agreement (perjanjian dagang),” kata Nandi.

Untuk negara-negara Amerika Latin, Nandi menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki perjanjian dagang dengan Peru. Meski demikian, saat ini masih ada pembahasan guna mengatasi beberapa kendala teknis.

“Sudah terjadi diskusi beberapa kali, namun belum ada kelanjutannya. Namun saat ini tidak masalah karena posisi Indonesia surplus,” ungkapnya.