Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp34,33 Triliun untuk Bereskan Program Inpres, Ini Prioritasnya
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp34,33 triliun guna menyelesaikan berbagai program yang dijalankan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
Dody menjelaskan bahwa kebutuhan tambahan anggaran tersebut mencakup lanjutan kontrak tahun jamak atau multiyears contract sebesar Rp3,35 triliun dan usulan program baru senilai Rp30,98 triliun.
"Untuk menuntaskan tugas-tugas instruksi Presiden, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2026.
"Mohon izin, Insya Allah tahun 2026 anggaran untuk Inpres jalan daerah maupun Inpres irigasi daerah Insya Allah sudah akan dianggarkan. Jadi, arahan dari Komisi V DPR RI sudah kami diskusikan dengan Bapak Presiden RI dan langsung dianggarkan," katanya.
Ia menyebut alokasi terbesar akan digunakan untuk program irigasi daerah yang membutuhkan dana Rp14,65 triliun.
Selain itu, revitalisasi madrasah memerlukan anggaran Rp380 miliar, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap 3 sebesar Rp3,95 triliun, serta pembangunan jalan daerah pada 2026-2027 senilai Rp12 triliun.
"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2026," katanya.
Dalam upaya mendukung agenda Asta Cita, Kementerian PU mengusung visi pembangunan PU 608 yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono menilai tantangan pembangunan infrastruktur saat ini semakin kompleks dan melampaui batas wilayah administratif.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral maupun parsial. Hal itu karena berbagai persoalan yang dihadapi saling berkaitan, mulai dari konektivitas jalan kabupaten dan kota, distribusi pangan, pengelolaan sumber daya air lintas daerah, hingga urbanisasi dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ia menegaskan diperlukan pendekatan yang terintegrasi agar pembangunan infrastruktur mampu menjawab tantangan nasional secara lebih efektif dan berkelanjutan. (ant/rpi)
