WFH Sebaiknya Rabu atau Jumat? DPR Vs Pemerintah Beda Pendapat Soal Efektivitas
Rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan memunculkan perbedaan pandangan antara DPR dan pemerintah, terutama terkait hari pelaksanaannya.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Khozin, mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Rabu.
Menurut dia, pemilihan hari di tengah pekan lebih efektif untuk menekan mobilitas masyarakat dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
"Agar maksud dan tujuan WFH ini tercapai, sebaiknya pemerintah secara cermat dalam menentukan hari WFH," ujar Khozin, dikutip dari , Sabtu (28/3/2026).
DPR dorong WFH di tengah pekan
Khozin menilai, penerapan WFH pada hari Rabu akan membuat pekerja benar-benar beraktivitas dari rumah.
Dengan begitu, tujuan utama kebijakan untuk menekan penggunaan BBM bisa lebih optimal.
"Usulan WFH di tengah pekan pada hari Rabu patut dipertimbangkan agar target penurunan konsumsi BBM tercapai," katanya.
Ia juga mengingatkan, penentuan hari WFH harus mempertimbangkan berbagai aspek agar kebijakan tidak melenceng dari tujuan awal.
Risiko jika diterapkan pada Jumat
Khozin menilai, jika WFH dilakukan pada hari Jumat, justru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.
Hal ini karena hari Jumat berdekatan dengan akhir pekan, sehingga berpotensi memicu fenomena long weekend.
"Yang artinya, tujuan WFH menjadi bias karena mobilitas warga masih tetap tinggi," ucapnya.
Pemerintah pertimbangkan produktivitas
Di sisi lain, pemerintah memiliki pertimbangan berbeda dalam menentukan hari pelaksanaan WFH.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, hari Jumat menjadi salah satu opsi karena dinilai memiliki dampak paling kecil terhadap produktivitas kerja.
"Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil," kata Purbaya, dikutip dari , Sabtu.
Pemerintah menilai, kebijakan WFH harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kinerja ekonomi.
Perlu perhitungan matang
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa penentuan hari WFH tidak bisa dilakukan sembarangan.
Selain mempertimbangkan penghematan energi, pemerintah juga perlu mengkalkulasi dampaknya terhadap mobilitas masyarakat, produktivitas kerja, serta pelayanan publik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
