Sejarawan UGM: Ketidakstabilan Politik Bisa Picu Situasi seperti Supersemar
Peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang terjadi pada 1966 tidak hanya menjadi bagian penting dalam sejarah politik Indonesia.
Namun, peristiwa ini juga menyimpan pelajaran bagi kondisi politik masa kini.
Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Sri Margana, mengatakan bahwa situasi ketidakstabilan politik dapat membuka peluang terjadinya situasi serupa.
Politik saat ini memicu munculnya pola-pola kekuasaan seperti yang terjadi pada masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru.
Menurut dia, peristiwa Supersemar lahir di tengah situasi politik yang sangat genting setelah peristiwa 1965.
Kondisi tersebut menciptakan keguncangan politik yang kemudian memunculkan berbagai keputusan besar dalam pemerintahan.
"Biasanya di situasi yang chaos seperti ini akan menimbulkan pola-pola serupa yang akan dimanfaatkan untuk pengambilalihan kekuasaan dan sebagainya. Itu mungkin saja terjadi," kata Margana di Gedung Soegondo Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, dikutip dari rilis resmi UGM Rabu (11/3/2026).
Situasi politik perlu diantisipasi
Margana menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi ketidakstabilan politik agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
Ia menyinggung bahwa belakangan ini muncul berbagai keresahan masyarakat, termasuk demonstrasi dan ketidakpuasan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Menurutnya, kondisi seperti itu perlu direspons secara serius agar tidak berkembang menjadi situasi chaos yang dapat mengganggu legitimasi pemerintahan.
"Belajar dari Supersemar ini, pemerintah perlu merespons suara-suara masyarakat, intelektual, tokoh, dan berbagai imbauan yang sudah disampaikan tentang kebijakan negara," terangnya.
Jika pemerintah tidak merespons aspirasi masyarakat dengan baik, kata Margana, kepercayaan publik terhadap negara dapat menurun.
Ia mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berpotensi menimbulkan berbagai kemungkinan politik yang tidak diinginkan.
"Kalau rakyat nanti sudah benar-benar hilang kepercayaan pada negara, itu bisa menimbulkan berbagai kemungkinan seperti infiltrasi, pemanfaatan, atau keputusan-keputusan yang represif," jelasnya.
Supersemar sebagai refleksi sejarah
Margana menilai peristiwa Supersemar dapat dijadikan refleksi untuk memahami dinamika politik Indonesia.
Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa situasi politik yang tidak stabil dapat memicu perubahan besar dalam struktur kekuasaan negara.
Karena itu, ia mengingatkan pentingnya membaca sejarah secara kritis dan berhati-hati, terutama terhadap narasi sejarah yang berkembang pada masa Orde Baru.
Ia menyebut banyak penulisan sejarah pada masa tersebut dipengaruhi oleh tafsir tunggal negara sehingga perlu ditinjau ulang secara kritis.
"Sejarah-sejarah yang ditulis pada masa Orde Baru sangat banyak dan penuh sekali rekayasa. Negara memiliki tafsir yang tunggal dan kuat terhadap sejarah pada waktu itu," ungkap Margana.
Menurutnya, munculnya berbagai interpretasi alternatif saat ini menjadi peluang untuk meninjau kembali berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, termasuk peristiwa Supersemar.
Dengan pendekatan yang lebih kritis dan berbasis bukti, masyarakat diharapkan dapat memahami sejarah secara lebih utuh dan objektif.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
