BI Dorong Literasi dan Kesejahteraan Keuangan dengan Gerakan Ini
Bank Indonesia (BI) bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan berbagai lembaga meluncurkan gerakan Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) serta fasilitas Akses Keuangan melalui Business Matching dan Literasi untuk Kesejahteraan Keuangan (Aku Bisa Sejahtera) pada Jumat, 6 Maret 2026.
Inisiatif ini bertujuan mempercepat peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital dan mendorong akses keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan program ini bentuk sinergi lintas lembaga untuk memperkuat literasi keuangan masyarakat di tengah pesatnya digitalisasi sektor keuangan. BI menggandeng Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di bawah pimpinan Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan berbagai lembaga untuk bersama-sama menyejahterakan UMKM dan ekonomi kerakyatan.
“Ini acara sinergi yang erat antara Kemenko Perekonomian di bawah pimpinan Bapak Airlangga Hartarto sekaligus Ketua Harian DNKI, Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk bersama-sama mensejahterakan UMKM dan ekonomi kerakyatan,” ujar Perry dalam acara peluncuran AKSI KLIK dan Aku Bisa Literasi di Grha Bhasvara Icchana, Gedung BI, pada Jumat, 6 Maret 2026.
Peluncurkan AKSI KLIK dan Gerakan Aku Bisa Sejahtera
Gerakan dan inisiasi tersebut didasarkan pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74 persen, namun tingkat literasi keuangan baru 66,46 persen. Menurut Perry, peningkatan inklusi keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan literasi masyarakat.
“Sudah ada kemajuan dari tahun ke tahun tapi perlu terus ditingkatkan,” tegas Perry.
Kata Perry, literasi keuangan tidak sekadar membuka akun bank digital atau menggunakan QRIS. Masyarakat juga perlu memahami risiko produk keuangan agar terlindungi dari berbagai kejahatan finansial seperti pinjaman online ilegal.
Ia menekankan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran harus diimbangi peningkatan literasi digital. Saat ini pengguna QRIS sudah hampir 60 juta dan sekitar 50 juta di antaranya adalah pelaku UMKM.
“Literasi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita tingkatkan literasi untuk mendukung tercapainya target-target pemerintah,” lanjut Perry.
Dalam acara ini, BI juga secara resmi menerbitkan buku strategi edukasi literasi keuangan digital, modul Digital Financial Services (DFS) tingkat dasar, serta pedoman implementasi model bisnis UMKM berkelanjutan. Modul ini terdiri dari lima pembahasa utama mencakup Uang, Budgeting, Transaksi Keuanga, Produk Layanan Keuangan dan Perlindungan Terhadap Risiko.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut inisiatif Aksi KLIK dan gerakan Aku Bisa Sejahtera sangat penting di tengah transformasi digital sektor keuangan. Menurutnya, program yang diinisiasi BI sejalan dengan agenda pembangunan nasional untuk mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Ia menambahkan pemerintah juga terus memperkuat kebijakan inklusi keuangan agar tidak hanya meningkatkan akses, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik
Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Jadi Fokus
Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ali Murtopo S, menekankan bahwa literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam RPJMN sektor keuangan. Menurutnya, kesejahteraan keuangan masyarakat ditentukan oleh beberapa indikator, mulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari hingga kesiapan menghadapi masa depan.
Ali mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat Indonesia dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan survei OECD, sekitar 60 persen masyarakat belum memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Sementara itu survei Bank Indonesia menunjukkan sekitar 75 persen pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi harian, 11 persen untuk membayar utang dan hanya 14 persen yang dialokasikan untuk menabung Ia juga menyoroti meningkatnya penggunaan layanan buy now pay later (BNPL), di mana sekitar 50 persen nasabah bergantung pada layanan paylater.
Selain itu, tren penipuan digital juga meningkat. Pada 2024, sebanyak 1 dari 4 orang kehilangan uang akibat transaksi real time scam.
“Sebagaimana arahan Presiden Prabowo, DKNI bergerak mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Ali.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah membangun fondasi ketahanan ekonomi rumah tangga, termasuk melalui program pendampingan keluarga prasejahtera. Program percontohan tersebut telah dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan dukungan Gates Foundation.
Pendekatan yang digunakan menilai kondisi ekonomi keluarga per keluarga untuk menemukan solusi yang tepat. Model tersebut nantinya akan direplikasi di berbagai daerah guna mempercepat pengentasan kemiskinan.
BI Susun Strategi Literasi Keuangan Digital
Kepala Departemen Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Anastuty, menjelaskan Gerakan AKSI KLIK dan Aku Bisa Sejahtera diperkuat dengan peluncuran tiga buku oleh BI yang merupakan bagian dari strategi memperkuat literasi keuangan digital di Indonesia. Ia mengatakan penerbitan buku tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan antara tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
“Tiga buku yang kita luncurkan hari ini adalah strategi dan program edukasi literasi keuangan digital, modul DFS tingkat dasar, serta pedoman implementasi UMKM hijau,” ujarnya.
Anastuty menjelaskan, strategi literasi keuangan yang disusun BI memiliki tiga tujuan utama. Pertama memastikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan keuangan dasar, kedua membangun ketahanan finansial, dan ketiga menciptakan keuangan yang berkelanjutan.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BI menekankan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk keuangan, perubahan perilaku dalam mengelola keuangan, serta penanaman sikap tanggung jawab terhadap keuangan pribadi.
Program literasi juga difokuskan kepada kelompok sasaran seperti pelaku UMKM, masyarakat berpenghasilan rendah, pelajar, santri, perempuan, hingga masyarakat di daerah tertinggal.
“Sekecil apa pun akses keuangan yang dimiliki masyarakat selalu memiliki risiko. Oleh karena itu perlindungan konsumen menjadi aspek yang sangat penting,” kata Anastuty.
Selain itu, BI juga akan melakukan business matching pembiayaan antara UMKM dengan lembaga keuangan mulai Maret hingga Agustus untuk meningkatkan akses pembiayaan produktif. (LAN)
