MK Ubah Pasal 21 UU Tipikor soal Perintangan Penyidikan, Begini Respons KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam putusannya mengubah bunyi pasal mengenai perintangan proses hukum atau obstruction of justice (OOJ).
Pasal yang dimaksud KPK tersebut adalah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).
"KPK tentunya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Lebih lanjut, Budi mengatakan KPK memahami pertimbangan MK bahwa frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam norma Pasal 21 UU Tipikor berpotensi menimbulkan tafsir yang beragam dan membuka ruang interpretasi yang luas.
Oleh sebab itu, dia memandang keputusan MK untuk menghapus frasa tersebut merupakan bagian dari upaya menjamin asas lex certa atau kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.
Sementara itu, dia mengatakan KPK menegaskan tetap berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah dan final.
KPK, kata Budi, memandang putusan MK sebagai instrumen penting dalam tatanan hukum yang memandu aparat penegak hukum untuk menafsirkan maupun menerapkan norma-norma pidana secara tepat, proporsional, dan konsisten.
"Dengan demikian, KPK akan terus menjalankan fungsi pemberantasan korupsi dengan memperhatikan prinsip legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional masyarakat," kata dia memastikan KPK tetap menjalankan putusan MK terbaru itu.
Sebelumnya, MK mengubah bunyi Pasal 21 UU Tipikor melalui Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025.
Dalam putusan itu, MK menyatakan frasa "secara langsung atau tidak langsung" dalam Pasal 21 UU Tipikor bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dalam bagian pertimbangan hukum, MK menilai frasa tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan, sehingga dapat terjadi ketidakpastian hukum hingga kesewenang-wenangan.
MK kemudian berpendirian frasa tersebut berpotensi digunakan untuk dapat menjerat siapa saja yang dianggap menghalangi proses hukum oleh penegak hukum, atau dinilai karet.
Selain itu, MK merujuk Pasal 25 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) yang ternyata tidak tercantum frasa "secara langsung atau tidak langsung". Kemudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru juga tidak mencantumkan frasa tersebut.
Dengan demikian, menurut MK, selama setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, maka dapat dijerat Pasal 21 UU Tipikor. (Ant)
