Rosan Roeslani Tegaskan Kajian Penyelesaian Utang KCIC Akan Selesai Sebelum Tahun Baru

CEO Danantara, Rosan Roeslani menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian untuk mencari opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang tidak hanya efektif, tetapi juga tidak menimbulkan masalah di masa depan. 

Hal ini disampaikan oleh Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ditemui di Jakarta pada Jumat (17/10/2025).

“Agar penyelesaiannya adalah penyelesaian yang komprehensif. Bukan hanya penyelesaian yang sifatnya bisa potensi problem lagi,” kata Rosan, menekankan pentingnya pendekatan yang matang dalam menangani masalah utang KCIC.

Penyelesaian Utang KCIC Melibatkan Komunikasi dengan Pemerintah China

Dalam proses penyelesaian utang tersebut, Rosan mengungkapkan bahwa pihaknya tidak hanya akan mempertimbangkan sisi finansial, tetapi juga komunikasi yang intens dengan Pemerintah China, mengingat proyek ini merupakan inisiatif penting dari Presiden Xi Jinping pada masa lalu.

“Karena ini juga buat mereka menjadi hal yang sangat penting. Karena ini adalah program dari Presiden Xi Jinping pada waktu itu. Jadi, tolong bersabar,” ujar Rosan.

Rosan memastikan bahwa opsi penyelesaian utang yang diambil akan membawa dampak positif bagi PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Ia menambahkan bahwa kajian opsi penyelesaian utang ini akan selesai sebelum akhir tahun 2025.

Total Investasi Proyek KCIC dan Opsi Penyelesaian Utang

Proyek KCIC, yang memiliki total investasi sekitar 7,27 miliar dolar AS atau setara Rp120,38 triliun, dibiayai sekitar 75 persen melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga 2 persen per tahun.

Saat ini, ada dua opsi penyelesaian utang yang sedang dikaji oleh Danantara, yaitu pelimpahan utang kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT KAI. 

Namun, kedua opsi ini belum final, dan Danantara tetap mendorong untuk mengambil peran utama dalam pembayaran utang tersebut.

Menkeu: Danantara Mampu Selesaikan Utang KCIC Tanpa APBN

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek KCIC tanpa harus melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Namun, Purbaya menambahkan bahwa Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat.

“Mereka (Danantara) akan propose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya setelah menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara pada Rabu (15/10/2025).

Danantara Ngotot Menggunakan APBN untuk Pembiayaan Utang KCIC

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya mengungkapkan bahwa Danantara sempat mengusulkan agar APBN digunakan untuk membiayai pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh. 

Meskipun begitu, Danantara berjanji untuk mengkaji ulang skema pembiayaan tersebut sesuai dengan usulan dari Purbaya.

"Whoosh ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa," kata Purbaya. “Mereka ngotot aja (pakai APBN),” tambahnya.

Kritik Menteri Keuangan Terkait Penggunaan Dividen BUMN untuk Obligasi

Purbaya juga mengkritik keputusan Danantara yang menaruh sebagian besar dividen BUMN yang diterima tahun ini untuk membeli surat utang atau obligasi.

Ia mengungkapkan bahwa Danantara harusnya lebih bijak dalam menggunakan dividen tersebut untuk menutupi utang kereta cepat, yang diperkirakan mencapai Rp 2 triliun per tahun.

"Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir ini karena enggak sempat kan buat proyek," ujar Purbaya.

Purbaya juga menegaskan bahwa Danantara menerima dividen hampir Rp 90 triliun dari BUMN, jumlah yang cukup untuk menutup pembayaran utang tahunan proyek kereta cepat.

Sebagai respons, Danantara berjanji akan mengurangi porsi dividen BUMN yang digunakan untuk membeli obligasi dan akan lebih banyak mengalokasikan dana tersebut untuk proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mereka juga akan mengkaji kembali usulan Purbaya untuk membayar utang kereta cepat menggunakan dividen BUMN.

Sebagian artikel telah tayang di .

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.