Penguatan Polri Dinilai Lebih Mendesak Ketimbang Perubahan Struktur

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Umat Islam (DPP PUI), Raizal Arifin mengatakan bahwa posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan hasil kesepakatan reformasi yang bertujuan menjaga profesionalisme dan netralitas kepolisian.

“PUI memandang bahwa pengaturan tersebut masih relevan dalam konteks menjaga profesionalisme dan netralitas Polri,” kata Raizal kepada wartawan, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menegaskan, dalam urusan keamanan dan ketertiban, kejelasan garis komando menjadi aspek penting. Struktur Polri yang berlaku, kata Rizal, kini masih memungkinkan koordinasi dan respons yang berjalan efektif.

“Dalam konteks keamanan, kejelasan komando sangat menentukan agar koordinasi dan respons negara dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

Raizal juga menyinggung soal independensi penegakan hukum. Menurutnya, penempatan Polri di luar kementerian dapat menjadi salah satu faktor pendukung agar aparat kepolisian bekerja secara objektif dan tidak terpengaruh kepentingan sektoral.

“Independensi penegakan hukum perlu dijaga agar Polri dapat menjalankan tugas secara profesional,” tuturnya.

Lebih lanjut, Raizal menyampaikan bahwa PUI mendorong penguatan Polri secara substantif, terutama dalam aspek profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik. Menurut Rizal, upaya tersebut lebih mendesak dibandingkan perubahan struktur yang berpotensi menimbulkan penyesuaian kelembagaan baru.

“Penguatan institusi dinilai lebih penting daripada perubahan struktur. Setiap kebijakan diharapkan mempertimbangkan kemaslahatan bersama,” tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, apabila dirinya terpilih menjadi Menteri Kepolisian, ia mengaku lebih memilih menjadi petani ketimbang menduduki jabatan tersebut.

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, Listyo Sigit mengungkapkan bahwa dirinya ditawari beberapa orang untuk menjadi Menteri Kepolisian.

"Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WhatsApp bahwa 'mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?'" katanya sambil menirukan pesan tersebut.

Hal itu bersamaan dengan adanya gagasan soal Polri berada di bawah kementerian.

Namun, Sigit secara tegas menolak penempatan Polri berada di bawah kementerian.

Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada di bawah Presiden merupakan posisi yang ideal.

"Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat), di bidang hukum, di bidang perlindungan dan pelayanan," ucapnya.

Oleh karena itu pula, ia menolak tawaran menjadi Menteri Kepolisian. "Kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ucap Sigit dengan tegas.