Kasus Pandji Disorot, Noe Letto Kritik Respons Emosional Pemerintah
Sabrang Mowo Damar Panuluh atau Noe Letto menilai respons pemerintah terhadap kritik publik masih kerap dilakukan secara emosional.
Ia menyinggung penanganan polemik pertunjukan stand up comedy Pandji Pragiwaksono sebagai contoh cara humas pemerintah menghadapi kritik yang dinilai belum sistematis.
Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI itu menyebut pola tersebut sering muncul ketika pemerintah berada dalam situasi krisis yang melibatkan kritik terbuka dari figur publik.
Respons kritik dinilai emosional
Noe mengaku sudah berulang kali mengamati cara humas pemerintah merespons kritik yang menurutnya cenderung reaktif dan emosional, alih-alih terukur.
"Saya berkali-kali ngeritik betapa PR, public relation pemerintah kalau handle situasi kritis itu sangat emosional. Contohnya handle sopo sih, Pandji. Itu mbalesnya kok emosional sih," kata Noe dalam kanal YouTube Sabrang MDP Official, dikutip dari , Jumat (23/1/2026).
Menurut Noe, respons seperti itu berpotensi memperkeruh keadaan dan menjauhkan pemerintah dari substansi kritik yang seharusnya dibahas secara rasional.
Usulan kerangka sistematis hadapi kritik
Noe menilai kritik publik semestinya ditangani melalui pendekatan yang sistematis dengan kerangka kerja yang jelas.
Ia menyebut penanganan ideal harus dimulai dengan pengakuan adanya masalah, diikuti respons yang jujur dan transparan, serta disertai komitmen yang dapat dipantau publik.
"Pertanyaannya, kira-kira pejabat mana yang berani? Pejabat mana yang mau menggunakan framework ini? Itulah eksperimennya," ujar Noe.
Ia juga menilai selama ini tuntutan agar pejabat bersikap ideal sering kali tidak diiringi standar atau tolok ukur yang jelas.
Sehingga respons terhadap kritik bergantung pada emosi atau sensitivitas personal.
Alasan Noe terima posisi di DPN RI
Noe mengungkapkan, salah satu alasan dirinya menerima jabatan sebagai Tenaga Ahli Madya di DPN RI adalah untuk melakukan eksperimen membangun standar interaksi pejabat dengan masyarakat, khususnya dalam merespons kritik.
"Ya peran kampret memang. Harus kayak gini. Tapi tidak bisa kita ngomongin ide kita dan suruh orang lain yang ambil risikonya," kata Noe.
Ia menilai perubahan cara berkomunikasi antara pejabat dan publik harus dimulai dari dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
Kasus Pandji dan bertambahnya laporan polisi
Pernyataan Noe disampaikan di tengah polemik materi stand up comedy “Mens Rea” yang dibawakan Pandji Pragiwaksono.
Hingga kini, Polda Metro Jaya telah menerima lima laporan polisi dan dua aduan masyarakat terkait materi tersebut.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, dua laporan terbaru masuk pada Kamis (22/1/2026) dari dua pelapor berbeda dengan substansi serupa.
"Pada hari Kamis, 22 Januari 2026 terdapat dua laporan terkait acara bertajuk Mens Rea," kata Budi saat dihubungi, dikutip dari , Jumat (23/1/2026).
Salah satu laporan berasal dari Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Banten yang melaporkan Pandji atas dugaan tindak pidana menyatakan kebencian atau permusuhan terhadap agama sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan 301 KUHP baru.
Ketua Dewan MPS Banten, KH Martin Syakorwi, menyebut pernyataan Pandji yang menyandingkan ibadah shalat dengan kata "goblok" dinilai tidak elok.
"Orang yang rajin shalat dan tidak pernah meninggalkan karena tidak pernah bolong-bolong, diyakini dia adalah orang baik. Yang menjamin baik itu Al-Qur'an dan Hadis," tegas Martin.
Di tengah polemik tersebut, Noe menilai kasus Pandji menjadi ujian bagi negara untuk membangun pola komunikasi publik yang lebih dewasa dan sistematis dalam merespons kritik.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
