Lebih dari 10.000 Perusahaan di Jepang Bangkrut pada 2025, Ada Apa?

 Pemulihan ekonomi Jepang kembali diuji pada 2025. Di tengah upaya dunia usaha beradaptasi dengan kenaikan biaya dan perubahan struktur tenaga kerja, tekanan terhadap perusahaan, khususnya skala kecil dan menengah, semakin nyata. 

Data terbaru menunjukkan bahwa stabilitas bisnis di Jepang menghadapi tantangan serius yang tidak bisa diabaikan.

Lonjakan harga bahan baku, gangguan rantai pasok, hingga krisis tenaga kerja menjadi kombinasi persoalan yang memberatkan pelaku usaha. Kondisi ini tercermin dari melonjaknya jumlah kebangkrutan perusahaan sepanjang 2025 di perekonomian Negeri Sakura.

Menurut laporan NHK World yang mengutip survei lembaga riset kredit Teikoku Databank, jumlah kebangkrutan perusahaan di Jepang pada 2025 menembus angka 10.261 perusahaan. Angka ini naik 3,6 persen dibandingkan 2024 dan menjadi pertama kalinya dalam 12 tahun jumlah kebangkrutan melampaui 10.000 kasus.

"Setiap perusahaan yang bangkrut tercatat memiliki utang minimal 10 juta yen, atau sekitar US$63.000 setara Rp1,05 miliar. Ini merupakan tahun keempat berturut-turut jumlah kebangkrutan melampaui capaian tahun sebelumnya, sekaligus yang tertinggi sejak 2013," demikian isi laporan tersebut sebagaimana dikutip dari NHK World, Kamis, 15 Januari 2026.

Teikoku Databank mencatat bahwa perusahaan yang gulung tikar akibat melonjaknya harga bahan baku dan pasokan, serta kekurangan tenaga kerja dan penerus usaha, menjadi kelompok yang paling menonjol dalam statistik kebangkrutan tahun lalu.

Sektor Jasa Paling Banyak Terdampak

Dari sisi sektor, industri jasa mencatat jumlah kebangkrutan tertinggi dengan 2.648 perusahaan. Posisi berikutnya ditempati sektor ritel sebanyak 2.193 perusahaan, disusul industri konstruksi dengan 2.021 perusahaan yang tidak mampu melanjutkan operasional.

Dominasi sektor-sektor ini mencerminkan tekanan langsung dari kenaikan biaya operasional dan keterbatasan sumber daya manusia. Industri jasa dan ritel sangat bergantung pada tenaga kerja, sementara konstruksi menghadapi tantangan ganda berupa kenaikan harga material dan kekurangan pekerja terampil.

Meski jumlah kebangkrutan meningkat, total nilai utang dari perusahaan yang bangkrut justru mengalami penurunan signifikan. Total utang tercatat turun hampir 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi lebih dari 1,5 triliun yen, atau sekitar US$9,5 miliar setara Rp158,65 triliun.

Penurunan nilai utang ini mencerminkan meningkatnya jumlah kebangkrutan perusahaan kecil. Banyak usaha berskala kecil yang tidak memiliki bantalan keuangan memadai akhirnya tidak mampu bertahan menghadapi tekanan biaya dan kelangkaan tenaga kerja.

Lembaga riset kredit tersebut menilai bahwa tren ini mengindikasikan rapuhnya fondasi bisnis kecil di Jepang, meski secara agregat nilai kerugian utang terlihat menurun.

Tantangan Berlanjut di 2026

Teikoku Databank memperingatkan bahwa tekanan terhadap dunia usaha belum akan mereda dalam waktu dekat. Kenaikan harga dan kekurangan tenaga kerja diperkirakan masih akan terus mendorong kebangkrutan sepanjang tahun ini, terutama di kalangan usaha kecil.

Lembaga tersebut menekankan bahwa salah satu poin krusial yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perusahaan mampu menghadapi rencana kenaikan upah minimum. Selain itu, kemampuan perusahaan untuk mengamankan tenaga kerja juga menjadi faktor penentu keberlangsungan bisnis.

Bagi banyak pelaku usaha kecil, kenaikan upah minimum menjadi dilema. Di satu sisi, kebijakan tersebut penting untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja. Namun di sisi lain, margin keuntungan yang semakin tipis membuat perusahaan kesulitan menanggung biaya tambahan.

Lonjakan kebangkrutan perusahaan menjadi sinyal peringatan bagi ekonomi Jepang yang tengah berupaya menjaga momentum pemulihan. Tanpa dukungan kebijakan yang mampu menekan biaya usaha dan memperbaiki pasokan tenaga kerja, risiko gelombang kebangkrutan lanjutan tetap terbuka.