Sekolah Rakyat Dinilai PSI Jadi "Tangga" Anak Tidak Punya Lepas dari Jerat Kemiskinan
Penilaian itu disampaikan setelah Presiden Prabowo meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2026. Program ini langsung menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu melalui sistem pendidikan berasrama dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara.
Ketua DPP PSI Bidang Pendidikan Nasional, Danik Eka Rahmaningtyas, menegaskan Sekolah Rakyat hadir menjawab kritik bahwa pendidikan di Indonesia sejatinya sudah gratis.
“Sekolah Rakyat menyasar simpul awal masalah, menyediakan pendidikan, lengkap dengan asrama agar anak tidak lagi dibatasi kondisi ekonomi keluarga. Ini tangga untuk mobilitas vertikal, lepas dari jerat kemiskinan. PSI mendukung sepenuhnya,” ujar Danik kepada wartawan, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Danik, narasi bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama di bangku sekolah kerap menutup mata terhadap realitas sosial yang dihadapi keluarga miskin.
“Masalahnya, anak kurang mampu tidak hanya kesulitan biaya, tapi juga bermasalah dalam soal gizi, lingkungan belajar, dan dukungan keluarga. Sekolah Rakyat mengakui fakta penting: kesempatan yang sama tidak otomatis menghasilkan hasil yang sama,” katanya.
PSI menilai pendekatan berasrama menjadi pembeda utama Sekolah Rakyat dibanding sekolah reguler. Negara tidak hanya membuka pintu pendidikan, tetapi ikut mengurus prasyarat dasar agar anak bisa belajar secara optimal.
Dengan pendekatan tersebut, kata Danik, negara hadir mengoreksi ketimpangan struktural, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif menyediakan sekolah.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama gratis untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa ditanggung negara.
Program ini diproyeksikan menjadi salah satu strategi pemerintah mengangkat keluarga kurang mampu dari kemiskinan antargenerasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029, dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa di setiap sekolah.
