Tinjau Sekolah Rakyat di Tanjung Pinang, Kemenko PM Pastikan Tiap Anak dapat Pendidikan Berkualitas

Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus memberikan penguatan motivasi dan dukungan pembelajaran kepada para siswa Sekolah Rakyat. 

"Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meninjau efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan yang dijalankan di daerah," ujar Haris dalam keterangannya, Jumat, 31 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Kota Tanjung Pinang saat ini menampung 65 siswa aktif, terdiri dari 30 siswa jenjang Sekolah Dasar, 17 siswa Sekolah Menengah Pertama, dan 18 siswa Sekolah Menengah Atas.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang telah mengajukan 100 calon siswa kepada Kementerian Sosial, Namun, pada tahap Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), sebanyak 21 calon siswa menyatakan mengundurkan diri atau tidak hadir. 

Selanjutnya, setelah melalui masa Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) selama dua minggu, tercatat 14 siswa tambahan juga mengundurkan diri dengan berbagai alasan, antara lain tidak ingin berasrama, diambil kembali oleh orang tua, atau memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan.

Abdul Haris menyampaikan bahwa Kemenko PM berkomitmen untuk memastikan setiap program pengentasan kemiskinan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

“Kunjungan ini bukan hanya untuk meninjau, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Melalui Sekolah Rakyat, kita ingin menghadirkan akses pendidikan yang tidak hanya gratis, tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian siswa,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Kemenko PM berinteraksi langsung dengan siswa dan guru, mendengarkan cerita, harapan, serta tantangan yang mereka hadapi selama menjalani pendidikan di Sekolah Rakyat. 

Selain itu, tim juga meninjau fasilitas dan perlengkapan penunjang kegiatan belajar mengajar, termasuk kondisi asrama dan sarana pendukung lainnya.

Dari hasil peninjauan, ditemukan bahwa masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dilengkapi untuk mendukung kenyamanan belajar siswa dan kelancaran kegiatan pendidikan di sekolah.

“Masih banyak fasilitas yang harus dilengkapi. Ini mungkin menjadi catatan bagi kita semua ke depan agar Sekolah Rakyat benar-benar mampu memberikan lingkungan belajar yang optimal bagi para

siswa,” ungkapnya.

Abdul Haris berharap agar Sekolah Rakyat menjadi model pendidikan pemberdayaan masyarakat, yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai kebangsaan, kedisiplinan, serta semangat mandiri. 

Kemenko PM juga terus mendorong agar sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin diperkuat guna mempercepat pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan berkelanjutan.