Aksi Buruh di Monas Dijaga Ketat, 1.659 Personel Dikerahkan
Aksi unjuk rasa buruh di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026, mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sebanyak 1.659 personel gabungan dikerahkan untuk memastikan aksi berjalan aman dan kondusif.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Polisi Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, kehadiran aparat bukan untuk membatasi, melainkan menjamin hak konstitusional warga dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kita hadir untuk melayani saudara-saudara kita yang menyampaikan pendapat. Personel di lapangan tidak membawa senjata api dan diperintahkan untuk selalu mengedepankan sikap humanis, persuasif, dan profesional,” ujar Reynold.
Apel pengamanan demo DPR
Tak hanya di kawasan Monas, kepolisian juga menyiagakan personel di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa dari Komite Eksekutif Partai Buruh.
Reynold mengingatkan peserta aksi untuk tetap menjaga ketertiban. Massa diminta tidak melakukan provokasi, tidak menutup akses jalan umum, serta menghindari tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat luas.
"Agar massa aksi tidak melawan petugas dan bersama-sama menjaga ketertiban," ujar dia.
Seiring pengamanan aksi, kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengguna jalan diimbau mencari jalur alternatif guna menghindari kemacetan di sekitar lokasi.
“Pengaturan lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon kerja sama semua pihak agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif,” katanya.
Adapun aksi buruh ini diyakini masih terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta pada 29-30 Desember 2025. Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan aksi akan digelar di depan Istana Negara, Jakarta Pusat ataupun Gedung DPR/MPR RI.
“Aksi besar-besaran, ini aksi awalan, untuk aksi awalan besar-besaran serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI. Aksi serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, dikutip Minggu, 28 Desember 2025.
