Cara China Menafsirkan Pemilu di Berbagai Negara: Faksionalisme dan Kacau

 Partai Komunis Tiongkok (PKT) dinilai semakin aktif membentuk narasi global mengenai demokrasi, termasuk dalam menafsirkan pemilu yang berlangsung di berbagai negara. Upaya ini terlihat dari pelatihan tata kelola yang diekspor ke sejumlah negara berkembang hingga promosi apa yang disebut sebagai “model Tiongkok” dalam sistem pemerintahan.

Beijing telah mengadopsi berbagai macam alat untuk memajukan ambisi ini. Di antara yang paling menonjol adalah proyek naratifnya yang luas : upaya untuk mempertanyakan, membentuk kembali, dan pada akhirnya melemahkan asumsi lama bahwa demokrasi liberal adalah satu-satunya jalan yang layak menuju kemakmuran dan stabilitas.  

Dalam siklus pemilu global sepanjang 2024, media dan kalangan akademisi di China secara konsisten menyoroti pemilu di luar negeri sebagai sumber ketidakstabilan dan ketidakpastian politik.

Dengan lebih dari 60 negara menggelar pemilihan umum, pemberitaan di China kerap menekankan potensi kekacauan di negara-negara yang menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Amerika Serikat dan India menjadi sorotan utama dalam narasi tersebut, baik sebagai pesaing geopolitik maupun sebagai perwakilan dari cita-cita politik yang ingin didekonstruksi oleh Partai Komunis Tiongkok.  

Melalui penggambaran berulang tentang disfungsi , polarisasi, dan kekacauan Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah berupaya mengajukan klaim tandingan: bahwa model Partai-Negara Tiongkok menyediakan bentuk pemerintahan yang lebih koheren, efisien, dan stabil secara sosial. Pemilihan umum di luar negeri telah menjadi medan pertempuran wacana di mana Beijing mempertentangkan universalitas demokrasi liberal dan memposisikan sistemnya sendiri sebagai alternatif yang lebih baik, stabil dan efisien.

Pendekatan ini sejalan dengan redefinisi demokrasi yang dituangkan PKT dalam buku putih tahun 2021 berjudul China: Demokrasi yang Berfungsi. Dokumen tersebut menekankan bahwa legitimasi politik tidak semata-mata berasal dari pemilihan umum yang kompetitif, melainkan dari kemampuan negara menghasilkan kinerja dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat. 

Dengan menggeser kriteria "demokrasi" dari kontestasi politik ke kinerja, Partai Komunis Tiongkok (PKT) menantang anggapan keunggulan normatif sistem liberal — khususnya Amerika Serikat — sambil membingkai ulang modelnya sendiri sebagai demokrasi substantif. Pembingkaian ulang ini berada di jantung proyek narasi global Tiongkok dan menggemakan seruan Xi Jinping untuk "menceritakan kisah Tiongkok dengan baik".

Melalui dokumen kebijakan, media pemerintah, dan diplomasi lembaga pemikir, Partai telah berupaya menanamkan kosakata politik baru, yang menafsirkan nilai-nilai demokrasi melalui lensa yang berorientasi pada hasil dan spesifik secara budaya. Dalam kerangka ini, pemilihan umum AS tahun 2024 disajikan sebagai bukti lebih lanjut dari kemerosotan internal demokrasi liberal.

Komentar-komentar menggambarkan sebuah proses yang terperangkap dalam faksionalisme dan keberpihakan yang bersifat performatif , kurang tentang visi kebijakan daripada kelangsungan politik. Polarisasi, politik identitas , dan pengaruh lobi dianggap sebagai gejala dari " demokrasi berkualitas rendah " yang tidak mampu mendamaikan kepentingan nasional dengan stabilitas sosial.

Nada serupa diadopsi terhadap pemilihan nasional India, di mana liputan menyoroti perpecahan sosial, ketegangan agama, dan polarisasi politik.  Di antara kritik-kritik ini, pesan ideologisnya konsisten: demokrasi liberal mungkin tampak dinamis, tetapi isinya hampa. "Demokrasi rakyat holistik " ala Tiongkok sendiri dipresentasikan sebagai model yang mendamaikan efisiensi dengan legitimasi, memberikan kesinambungan kebijakan jangka panjang dan kohesi sosial — kualitas yang, menurut pandangan PKT, sistem pemilihan tidak dapat menghasilkannya secara andal.  

Perebutan Legitimasi Politik

Yang dipertaruhkan dalam redefinisi cita-cita politik ini lebih dari sekadar pengelolaan persepsi. Kemungkinan untuk membentuk kembali pemahaman global tentang demokrasi memiliki nilai strategis bagi Beijing. Semakin banyak negara yang memandang legitimasi melalui lensa kinerja daripada prosedur, semakin besar kemungkinan China dapat memengaruhi norma-norma internasional dengan cara yang selaras dengan kepentingan politiknya.  

Narasi ini memiliki daya tarik tersendiri di beberapa bagian Global South, khususnya di kalangan elit politik yang frustrasi dengan volatilitas politik elektoral atau kecewa dengan hasil pemerintahan. Janji Tiongkok akan stabilitas, ketertiban, dan ketegasan menawarkan kontras yang menarik bagi para pemimpin yang menghadapi kerapuhan institusional atau kelelahan publik.

Niat Partai Komunis Tiongkok bukanlah untuk menolak demokrasi secara langsung, tetapi untuk merelativisasikannya — untuk mengubah cita-cita yang dianggap universal menjadi konsep fleksibel yang dapat diklaim oleh sistem yang berbeda sesuai dengan ketentuan mereka sendiri.  

Namun, kekuatan pendekatan ini juga merupakan keterbatasannya yang paling terlihat. Narasi yang sangat bergantung pada disfungsi pihak lain berisiko menarik perhatian pada kesunyian dalam sistem Tiongkok sendiri: tidak adanya mekanisme terbuka untuk koreksi diri, kurangnya pengawasan independen, dan bahaya menyamakan stabilitas dengan legitimasi.

Klaim Partai atas efisiensi hanya memiliki bobot selama mampu mempertahankan pertumbuhan dan menjaga kohesi sosial — kondisi yang kini sedang diuji. Namun demikian, proyek narasi Tiongkok yang semakin matang menghadirkan tantangan yang tidak boleh diabaikan oleh negara-negara demokrasi. Ini bukan sekadar persaingan antar rezim, tetapi persaingan antar cerita — tentang siapa yang berhak mendefinisikan apa arti demokrasi dan mengapa hal itu penting.  

Bagi negara-negara demokrasi, respons tidak dapat hanya berupa bantahan atau retorika defensif. Respons tersebut membutuhkan narasi yang mengakui disfungsi namun membingkainya dalam kisah yang lebih luas tentang reformasi, ketahanan, dan representasi. Perjuangan sesungguhnya di zaman kita bukan hanya tentang kekuasaan atau kemakmuran, tetapi tentang makna politik itu sendiri.

Jika Tiongkok bertujuan untuk meyakinkan sebagian dunia bahwa demokrasi telah gagal, maka sistem demokrasi harus siap untuk menunjukkan, baik dalam praktik maupun narasi, mengapa—terlepas dari kekurangannya—mereka tetap menjadi salah satu ekspresi kebebasan kolektif yang paling abadi.