Jadi Pj Ketum PBNU, Zulfa Mustofa Akui Sempat Minta Restu ke Maruf Amin
Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Zulfa Mustofa resmi ditunjuk menjadi Pj Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Penunjukkan ini ditetapkan usai PBNU menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025.
Usai ditunjuk menjadi Pj Ketum PBNU, Zulfa menegaskan dirinya bukan hanya memiliki latar belakang sebagai santri. Namun juga merupakan keponakan dari Wakil Presiden ke-13 RI Maruf Amin.
Dia pun mengaku sempat meminta restu kepada Maruf Amin terkait jabatan baru yang diembannya saat ini.
"Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya keponakan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau. Dan semoga insyaallah restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan," kata Zulfa dalam konferensi pers.
Dalam kesempatan itu, Zulfa juga menekankan dirinya merupakan santri dari Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar.
"Saya bukan siapa-siapa, saya santri daripada Rais Aam, dan juga santri Syuriyah PBNU. Tentu juga santri kiai-kiai pesantren-pesantren besar yang malam hari ini tidak bisa hadir," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025.
Penetapan KH Zulfa sebagai Pj Ketua Umum PBNU ini berlangsung melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar.
"Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum," kata Rais Syuriyah PBNU H Prof Mohammad Nuh dalam konferensi pers, Selasa, 9 Desember 2025.
Dengan penetapan ini, maka KH Zulfa akan melaksanakan masa bakti sebagai Pj Ketua Umum PBNU sampai digelarnya Muktamar pada tahun 2026.
