Kebijakan Prabowo-Gibran Dinilai Kedepankan Kepentingan Bangsa

 Ketua Umum Front Pemuda Indonesia Raya atau FPIR, Fauzan Ohorella menggelar sarasehan bertajuk "Prabowo-Gibran Perkuat Demokrasi dan Polri Sebagai Representasi Sipil". 

Fauzan menjelaskan, bahwa sarasehan ini di gelar dalam rangka refleksi dan catatan akhir tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Menurut Fauzan, bahwa FPIR sedikit merangkum satu tahun kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. 

Ia menilai, bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran, secara signifikan menunjukan kerja nyata untuk rakyat. 

Hal tersebut dilihat melalui kebijakan pemerintah yang saat ini lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

"Program Asta Cita telah menunjukan kinerja nyata pemerintahan Prabowo-Gibran, selama satu tahun ini. Hal ini bisa di lihat dengan masifnya program sekolah rakyat untuk kemajuan pendidikan anak bangsa, perbaikan gizi melalui Makan Bergizi Gratis hingga pada balita," kata Fauzan Ohorella dalam keterangannya, Jumat, 5 Desember 2025.

Ia juga mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran telah membuktikan komitmen dalam menguatkan demokrasi Indonesia, yang melebur dan merangkul, demi mengakomodir semua pihak untuk sebesar-sebesarnya kepentingan sipil (rakyat).

Fauzan menilai, bahwa pemerintahan kali ini menjadi central of mind democracy dan civil society reprecentative. 

Hal tersebut terlihat pada Presiden Prabowo Subianto yang selalu peka terhadap lingkungan pemerintahannya, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berkomunikasi dengan lintas kabinet hingga masyarakat. 

"Kaca mati kami, ini adalah epic moment, tentang cara dan sikap tenang pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menguatkan sistem demokrasi kita. Dan kami nilai, era Prabowo-Gibran kedepan akan menjadi pembenahan juga perbaikan sistem di tingkatan lainnya," ujarnya.

Selain itu, pengamat hukum Rorano, menyampaikan pandangannya terkait penegakan hukum saat ini. Menurutnya, Presiden Prabowo selalu memberikan sinyal kuat terhadap prilaku KKN yang telah melahirkan kemiskinan secara struktural pada bangsa dan negara. 

"Kebijakan Presiden Prabowo untuk membangun 300 jembatan di pelosok Indonesia menjadi lentera bagi pendidikan masa depan generasi kita. Inilah perwujudan konkret bahwa negara harus selalu hadir dan sigap dalam membangun Indonesia Raya," tegas Rano.

Fauzan juga menyoroti keberpihakan negara dalam upaya pembenahan institusi Polri, melalui Komite Reformasi Polri, yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Fauzan mengungkapkan, bahwa Komite Reformasi Polri adalah amanat yang diberikan secara mutlak oleh negara untuk melakukan restorasi secara menyeluruh pada institusi Polri. 

"Komite Reformasi Polri harus sangat objektif, sehingga dapat memunculkan solusi konkret dalam mengambil kebijakan strategis terhadap institusi. Tidak tendensi akibat degradasi tekanan atau intervensi publik. Sebab Polri adalah anak kandung reformasi yang diperjuangkan rakyat," ujarnya.

Wapres Gibran Rakabuming Raka hadiri sidang tahunan MPR/DPR RI

Polri harus kembali menunjukkan eksistensi  sebagai anak kandung reformasi. Penegakan hukum Polri adalah pertahanan akhir masyarakat, sebab institusi Polri bagian dari civil supremacy, yang diamanatkan oleh konstitusi melalui jalur reformasi.

"Presisi Kapolri harus menjadi ruh perbaikan dan pembenahan institusi. Membangun sel-sel baru untuk menjalankan amanat cita-cita reformasi, yang menjadi bagian perjuangan dari rakyat. Menata ulang etika, humanisme, dan profesionalisme penegakan hukum Polri," katanya.