Konsumsi Haji Capai Rp60 Triliun, Nurdin Halid: Bisa Dimanfaatkan untuk Tingkatkan Ekonomi Rakyat

 Anggota Tim Pengawas (Timwas) DPR RI untuk Ibadah Haji 2026, Nurdin Halid mendorong optimalisasi pemanfaatan produk pangan Indonesia untuk konsumsi jemaah haji dan umrah Indonesia di Makkah dan Madinah, Arab Saudi. 

Sebab, nilai ekonomi untuk konsumsi haji dan umrah mencapai Rp 60 triliun setahun. Ia menilai hal tersebut sebuah potensi pasar yang besar bagi produk petani, nelayan, UMKM, dan koperasi di Tanah Air.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Dengan jumlah jemaah haji 221 ribu orang tahun 2026 ini, nilai ekonomi kebutuhan konsumsi saja mencapai Rp 18,2 triliun. Jika digabung dengan umrah yang berjumlah sekitar 1,7 juta jemaah, nilainya mencapai Rp 60 triliun lebih per tahun. Potensi besar ini harus bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan ekonomi negara kita,” kata Nurdin Halid dalam keterangannya, Selasa, 26 Mei 2026.

Nurdin Halid menyoroti rendahnya pemanfaatan produk lokal Indonesia dalam rantai logistik dan katering jemaah haji Indonesia di Makkah dan Madinah. 

Menurut data Kementerian Haji dan Umrah, terdapat sekitar 180 jenis makanan siap saji asal Indonesia yang dapat dipilih eksportir dan importir untuk kebutuhan kesehatan, serta mengedepankan cita rasa khas masakan Indonesia agar jamaah tetap nyaman dan sehat selama berada di Tanah Suci.

Sebanyak 75 dapur jemaah haji Indonesia menyiapkan 3 kali makan sehari dengan menu Nusantara seperti nasi uduk, rendang, kari ayam, ayam woku, daging bistik, capcay, dan tempe. Sedangkan menu saat Puncak Haji di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina), jemaah mendapatkan 15 paket makanan siap santap (ready to eat) bercita rasa Nusantara. 

“Skala ekonomi yang besar ini harus menjadi perhatian khusus mengingat Indonesia adalah salah satu pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia. Saat ini, suplai makanan untuk jamaah asal Indonesia di Mekkah masih didominasi negara lain. Artinya, potensi ekonomi yang sangat besar ini justru mengalir ke luar negeri. Sungguh disayangkan jika potensi sebesar ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi nasional,” ujar Nurdin Halid.

Menurut Nurdin, perpuratan uang untuk konsumsi haji dan umrah yang mencapai Rp 60 triliun setahun seharusnya memberi dampak langsung bagi perekonomian nasional. Khususnya untuk kebutuhan konsumsi 221 ribu jemaah haji Indonesia tahun 2026, perputaran uang senilai Rp 18,2 triliun.

Ia menjelaskan angka tersebut dihitung dari 2,78 juta box makanan untuk 111 kali makan per orang selama 40 hari yang dikelola oleh 75 dapur yang tersebar di Makkah dan Madinah. 

Biaya katering jemaah haji Indonesia tahun 2026 ditetapkan sebesar 40 Riyal Arab Saudi per hari atau sekitar Rp180.000 (kurs sekitar Rp 4.500 per riyal).

Nurdin menyoroti potensi ekonomi yang besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Faktanya, selama ini pasokan bahan pangan untuk katering jemaah haji Indonesia masih banyak bergantung pada produk dari Thailand, Vietnam, Brasil, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah. 

Dapur penyedia fresh food di Arab Saudi umumnya mendapatkan komoditas pokok seperti beras, daging ayam dan ikan melalui importir yang bekerja sama dengan berbagai negara penyuplai. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Politisi Partai Golkar itu menilai sektor logistik dan katering haji dan umrah perlu dikelola dengan strategi ekonomi yang lebih berpihak pada produk rakyat dan industri pangan nasional.

“Momentum haji seharusnya mampu menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi pelaku usaha nasional. Indonesia memiliki banyak produk petani,  peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi yang mampu memasok berbagai kebutuhan katering, mulai dari beras, sayur, lauk-pauk, hingga bumbu dapur,” katanya.