DPRD DKI Ingatkan Anggaran Program CCTV Tak Boleh Diefisiensi, Alasannya...
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, M. Fuadi Luthfi menyebut, keamanan dan ketertiban warga harus menjadi prioritas utama. Ia menolak apabila efisiensi jadi alasan untuk memangkas program yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
"Gubernur DKI harus komit terhadap janjinya. Jangan sampaiefisiensi anggaran dijadikan alasan untuk menghapus atau menunda pemasangan CCTV di kampung-kampung padat penduduk," kata Fuadi saat diwawancarai, Jumat, 24 Oktober 2025.
Ilustrasi kamera CCTV.
Fuadi menyoroti adanya rencana pemotongan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta sebesar Rp144 miliar pada tahun 2026. Menurutnya, pemotongan itu berpotensi memperlambat program pemasangan CCTV di wilayah DKI Jakarta.
"Kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran CCTV di Diskominfotik DKI. Anggaran ini justru penting untuk menjawab aspirasi warga yang ingin lingkungannya lebih amandan tertib," tutur dia.
Fuadi menambahkan, hampir setiap kali masa reses DPRD, warga DKI selalu menyampaikan aspirasi agar wilayah mereka dipasangi CCTV. Bagi warga, kamera pengawas adalah kebutuhan dasar di tengah meningkatnya angka kriminalitas, khususnya di kawasan padat penduduk.
Program pemasangan CCTV di tingkat RT/RW sejatinya merupakan bagian dari janji kampanye pasangan Pramono dan Rano, yang ingin menjadikan Jakarta sebagai Global City dengan tata kelola modern dan sistem keamanan berbasis teknologi.
"CCTV bukan sekadar kamera, tapi simbol keseriusan Pemprovdalam membangun Jakarta yang aman, tertib, dan berdaya saing global," tutur dia Fuadi.
Menurut data Pemprov DKI, hingga pertengahan 2025 telah terpasang sekitar 2.998 unit CCTV, dengan tambahan 454 unit pada perubahan APBD tahun ini. Target ideal yang ditetapkanpemerintah mencapai 70 ribu unit CCTV untuk seluruh wilayah DKI Jakarta.
Namun, tanpa dukungan anggaran yang konsisten, target itu dikhawatirkan sulit tercapai. Selain itu, kata dia, program CCTV harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan beban keuangan. Keamanan publik adalah fondasi dari pembangunan kota global yang modern dan inklusif.
"Kalau bicara efisiensi, itu penting. Tapi jangan sampai efisiensi justru memangkas hak dasar warga untuk merasa aman," kata dia.
Ia juga meminta agar Pemprov DKI memiliki grand design pengelolaan CCTV, mulai dari titik penempatan, integrasi sistem dengan Smart City, hingga pengawasan data secara transparan. Langkah ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada rasa aman masyarakat.
