Tantangan Besar Dorong Warga Beralih ke Angkutan Umum
Kota-kota besar di Indonesia menghadapi kemacetan dan polusi yang semakin parah akibat tingginya ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. Jakarta, sebagai ibu kota, bahkan menjadi salah satu kota dengan kepadatan lalu lintas terparah di negara ini.
Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih nyaman, efisien, dan terjangkau agar warga terdorong meninggalkan kendaraan pribadi.
Mayoritas penduduk perkotaan masih mengandalkan kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga berbelanja, yang membuat upaya peralihan ke angkutan umum menjadi tantangan tersendiri.
“Mayoritas penduduk masih mengandalkan kendaraan pribadi. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mendorong peralihan ke angkutan umum,” ujar Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, kepada Kompas.com, Minggu (28/9/2025).
Fenomena ini terlihat di berbagai kota besar. Data Dinas Perhubungan Kota Medan per Juli 2025 menunjukkan, 95,12 persen perjalanan di kota ini masih dilakukan dengan kendaraan pribadi.
Dari jumlah tersebut, sepeda motor mendominasi sebesar 80,88 persen, sementara pengguna angkutan umum hanya 4,8 persen dari total perjalanan.
Di Jakarta, tantangannya juga besar. Dari total 20,2 juta perjalanan harian, sekitar 15,7 juta perjalanan dilakukan dengan kendaraan pribadi, sehingga hanya 22,19 persen warga yang menggunakan transportasi publik.
Bus listrik Medan hadir dengan tarif Rp 5.000 dan Rp 2.500, layanan 5 koridor, 60 armada, dan pembayaran digital.
Tingkat kepemilikan kendaraan pribadi di Jakarta juga tergolong tinggi, mencapai 1.077 kendaraan per 1.000 penduduk, jauh lebih tinggi dibandingkan kota global lain seperti Singapura dan New York.
Pemerintah berupaya menghadirkan alternatif transportasi publik yang lebih modern, salah satunya melalui penggunaan bus listrik.
Armada ini dirancang agar lebih ramah lingkungan, aman, dan nyaman, sehingga masyarakat memiliki opsi nyata selain kendaraan pribadi.
“Peralihan warga ke angkutan umum tidak bisa hanya mengandalkan fasilitas baru. Faktor kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses harus diperhatikan agar masyarakat mau meninggalkan kendaraan pribadinya,” kata Djoko.
Selain itu, pemerintah terus memperluas rute angkutan, menyediakan sistem pembayaran non-tunai, dan menetapkan tarif yang terjangkau.
Dengan kombinasi inovasi armada, infrastruktur, dan kebijakan tarif, diharapkan masyarakat di kota besar, termasuk Jakarta, semakin tertarik beralih ke transportasi publik secara bertahap.
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
