Mobil Bensin dan Diesel akan Dilarang Demi Dorong Transisi Besar ke Listrik

 Peralihan dari mobil berbahan bakar bensin ke kendaraan listrik (EV) menandai revolusi industri otomotif. Kendaraan listrik menawarkan efisiensi energi lebih tinggi, emisi lebih rendah, dan biaya operasional yang lebih hemat dibanding mobil konvensional.

Baru-baru ini Mahkamah Agung India baru-baru ini mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pelarangan bertahap terhadap mobil mewah berbahan bakar bensin dan diesel (ICE).

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) di India. Usulan ini muncul dalam sidang terkait petisi kepentingan publik yang menyoroti perlunya kebijakan mobil listrik nasional lebih tegas.

Alasan di Balik Usulan Larangan

Para hakim Mahkamah Agung, termasuk Justice Surya Kant dan Justice Joymalya Bagchi, menekankan bahwa segmen mobil mewah berbahan bakar fosil hanya digunakan oleh kelompok kecil masyarakat kaya. Larangan atau pembatasan mobil ini tidak akan memengaruhi mayoritas warga, tetapi akan menjadi sinyal kuat bagi percepatan transisi ke kendaraan listrik.

Hakim Kant menambahkan bahwa saat ini sudah tersedia berbagai mobil listrik premium di India yang memiliki kenyamanan dan performa sebanding dengan mobil mewah ICE. Dengan demikian, pembatasan mobil mewah berbahan bakar fosil bisa menjadi “uji coba” untuk kebijakan yang lebih luas di masa depan.

Tanggapan Pemerintah

Pemerintah pusat India menanggapi usulan ini dengan serius. Jaksa Agung R. Venkataramani menyatakan bahwa posisi pemerintah “terbuka” terhadap ide ini. Ia juga menekankan bahwa setidaknya 13 kementerian terlibat dalam merumuskan kebijakan EV, mulai dari pengembangan infrastruktur pengisian daya hingga pemberian insentif produksi dan pembelian kendaraan listrik.

Pengadilan meminta pemerintah menyusun laporan lengkap tentang regulasi, insentif, dan kemajuan EV yang telah dilakukan, sebagai dasar pertimbangan langkah selanjutnya.

Argumen dari Penggugat

Petisi yang dibahas diajukan oleh Centre for Public Interest Litigation (CPIL) bersama organisasi seperti Common Cause dan Sitaram Jindal Foundation. Mereka menilai bahwa kegagalan pemerintah dalam menerapkan kebijakan EV secara efektif melanggar hak warga atas udara bersih dan kesehatan, sebagaimana dijamin konstitusi India.

Salah satu masalah utama adalah infrastruktur pengisian daya EV yang masih terbatas, membuat banyak calon pembeli enggan beralih dari mobil berbahan bakar fosil. Pengadilan menekankan bahwa fasilitas pengisian daya akan berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, termasuk pemanfaatan pom bensin dan terminal transportasi publik sebagai lokasi charger.