Kelakar Raja Juli Antoni Usai Salah Sebut Jabatan Titiek Soeharto: Bisa Dipecat Saya

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sempat mengundang gelak tawa saat menghadiri audiensi bersama sejumlah organisasi petani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Peristiwa itu terjadi ketika forum yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan kesempatan Raja Juli untuk menyampaikan pandangan.

Ia menyapa pimpinan DPR, termasuk Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Namun, ketika menyapa Titiek Soeharto, ia keliru menyebut jabatan.

“Ibu Ketua Komisi I, (yang benar) Ibu Ketua Komisi IV, astagfirullah, ini saya kualat saya ini, bisa dipecat saya,” ujar Raja Juli sambil terkekeh.

Kelakar itu membuat suasana rapat menjadi lebih cair di tengah diskusi serius mengenai isu reforma agraria.

Bahas Reforma Agraria dan Konflik Lahan

Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli menegaskan dukungannya terhadap gagasan pembentukan lembaga lintas kementerian untuk menyelesaikan kebuntuan pelaksanaan reforma agraria.

Ia sepakat dengan pandangan Dasco bahwa koordinasi antarinstansi sering kali menjadi kendala.

Menurutnya, salah satu masalah yang kerap muncul adalah kekhawatiran proses pelepasan lahan dianggap merugikan keuangan negara.

Raja Juli mencontohkan konflik lahan masyarakat dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Secara faktual, warga sudah menguasai lahan selama 20 tahun lebih, tetapi ketika diproses di ATR/BPN, lahan tersebut tercatat sebagai aset negara.

“Sehingga kalau nanti dilepas oleh ATR-BPN pasti masuk penjara karena dianggap turut serta membuat kerugian negara. Kira-kira begitu,” jelasnya.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hadiati Soeharto alias Titiek Soeharto tersenyum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, saat dimintai komentar terkait pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (24/9/2025).

Sengketa dengan Perhutani

Selain konflik dengan PTPN, Raja Juli juga menyinggung persoalan lahan yang tercatat sebagai milik Perhutani.

Menurutnya, meski tanah itu secara nyata dikelola petani, statusnya tetap tercatat sebagai aset BUMN sehingga membuat penyelesaiannya tidak mudah.

“Saya juga gak berani mengeluarkan sesuatu yang secara faktual memang sudah dimiliki oleh petani karena juga tercatat menjadi milik Perhutani, yang Perhutani bosnya bukan kehutanan tapi di BUMN misalkan,” ujar Raja Juli.

Rapat Dihadiri Lima Menteri

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Dasco dan turut menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Mereka antara lain:

• Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni
• Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Nusron Wahid
• Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana
• Plt. Menteri BUMN Dony Oskaria
• Menteri Desa dan PDTT Yandri Susanto
• Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari

Forum ini menjadi ruang dialog penting antara DPR, pemerintah, dan organisasi petani untuk mencari solusi atas berbagai persoalan agraria.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.