Hacker Juga Pakai AI
Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah membawa banyak manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi ini kini digunakan untuk membantu pekerjaan, meningkatkan produktivitas, hingga mendukung berbagai layanan digital yang digunakan masyarakat.
Namun di balik berbagai manfaat tersebut, AI ternyata juga mulai dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk menjalankan aksi penipuan yang lebih canggih dan sulit dideteksi.
Fenomena ini menjadi perhatian serius di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Data Bank Indonesia menunjukkan transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi pada kuartal pertama 2026, meningkat 37,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di saat yang sama, ancaman keamanan siber juga terus meningkat. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sepanjang 2025 terdapat 5,2 miliar trafik internet yang berpotensi menjadi jalur serangan siber. Dari jumlah tersebut, sekitar 94 persen merupakan malware yang memiliki risiko tinggi berkembang menjadi serangan ransomware.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembangnya layanan digital juga diikuti oleh meningkatnya ancaman keamanan yang harus dihadapi masyarakat dan pelaku industri.
Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) menilai perkembangan metode serangan siber saat ini semakin kompleks karena mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengelabui sistem keamanan maupun pengguna.
Wakil Ketua Umum II AFTECH, Budi Gandasoebrata, mengatakan bahwa keamanan dan ketahanan infrastruktur kini menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan industri keuangan digital.
“Industri tidak lagi hanya dituntut untuk tumbuh cepat tetapi juga harus tumbuh resilient. Dan dalam konteks tersebut, Fraud Detection System atau FDS saat ini bukan lagi sekadar fitur pendukung, melainkan infrastruktur krusial bagi industri keuangan digital,” ujarnya.
Menurutnya, ancaman yang berkembang membuat industri tidak bisa hanya mengandalkan sistem keamanan konvensional. Dibutuhkan teknologi yang mampu mendeteksi pola serangan secara lebih cepat dan akurat.
Hal senada disampaikan Kepala Direktorat Pembelaan Hukum Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tri Herdianto. Ia menilai peningkatan penggunaan e-wallet dan QRIS yang sangat pesat membuat tantangan keamanan digital menjadi semakin besar.
“Peningkatan yang signifikan ini tentu dibarengi dengan ancaman yang makin kompleks, baik dari sisi metode maupun skala. Kesiapan industri dalam memperkuat keamanan transaksi digital saat ini menjadi sangat krusial,” kata Tri.
Menurutnya, ketahanan terhadap penipuan digital kini bukan lagi sekadar isu teknologi, tetapi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang, pelaku industri mulai mengandalkan Fraud Detection System (FDS) yang mampu menganalisis aktivitas transaksi secara real-time guna mengidentifikasi pola mencurigakan sebelum menimbulkan kerugian.
Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji, menjelaskan bahwa ancaman yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan keamanan yang dilakukan secara bersama-sama melalui pemanfaatan infrastruktur dan layanan yang terintegrasi.
“Pendekatan shared services ini memungkinkan pelaku industri mengoptimalkan investasi serta memaksimalkan efisiensi operasional. Dengan struktur yang terstandarisasi, kualitas keamanan dapat ditingkatkan, respons terhadap insiden menjadi lebih cepat, dan risiko sistemik dapat ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Melalui forum bertajuk Protection in Action: Strengthening Fraud Resilience Across Ecosystem, AFTECH dan Jalin juga memperkenalkan pengalaman langsung penggunaan sistem deteksi fraud yang mampu mempelajari pola transaksi dari berbagai ekosistem pembayaran digital.
Konsep tersebut memungkinkan sistem terus belajar dari setiap aktivitas yang terjadi sehingga kemampuan mendeteksi ancaman dapat diperbarui secara berkelanjutan.
