PDIP: Aparat Penegak Hukum Derajatnya Turun jadi Pelindung Elit Kekuasaan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyoroti permasalahan yang ada di sekeliling masyarakat sipil. Ia menilai aparat diturunkan derajatnya jadi alat mobilisasi elektoral.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis bukanlah pengkhianatan, melainkan cermin cinta tanah air.
Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini, kata dia, bukan saatnya bernostalgia, tapi apakah rakyat masih hidup dalam negara demokrasi, atau sudah terjebak dalam otoritarianisme berbalut populisme yang membuat rakyat takut bersuara.
Ilustrasi polisi
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi inspektur upacara dalam Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 1 Juni 2026.
Hasto menegaskan, Pancasila lahir dengan spirit pembebasan rakyat dari segala bentuk penindasan. Namun, realitas hari ini justru menunjukkan gejala sebaliknya, di mana kebebasan mendasar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kian terancam.
Menurut Hasto, esensi nilai Pancasila harusnya mewujud nyata dalam keseharian rakyat, terutama jaminan atas kemerdekaan dari rasa takut, kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Ia menyayangkan sikap kritis elemen masyarakat sipil belakangan ini yang kerap direspons secara represif oleh otoritas kekuasaan.
"Sikap kritis adalah tanggung jawab politik setiap warga negara Indonesia karena rasa cinta kepada tanah air. Sikap kritis tidak bisa dihadapi dengan represi," ujar Hasto.
Ia mengingatkan, kemanusiaan yang adil dan beradab tidak akan pernah tegak selama kekuasaan menutup mata terhadap pembungkaman hak-hak sipil yang paling mendasar.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti bagaimana hukum dan aparat negara telah bergeser wataknya. Alih-alih melindungi warga secara adil, hukum dinilai telah diubah menjadi instrumen yang tunduk pada kepentingan politik elit.
"Aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan derajatnya menjadi alat mobilisasi elektoral dan pelindung elit kekuasaan," ungkap Hasto, merujuk pada jalannya Pemilu 2024 lalu.
Hal inilah yang mendasari PDI Perjuangan dalam Rakernas partai secara terbuka menyampaikan maaf kepada rakyat Indonesia atas terjadinya pergeseran watak kekuasaan akibat ambisi politik personal. Hasto memperingatkan bahwa tanpa adanya hukum yang berkeadilan, semua sendi kehidupan bernegara akan menjadi mahal dan dipenuhi ketidakpastian.
Sebagai bentuk konkret dari matinya ruang inovasi rakyat akibat wajah hukum yang opresif, Hasto mengungkap keprihatinan mendalam mengenai kasus hukum yang menimpa petani kecil di Aceh. Ia menceritakan bagaimana warga yang berupaya secara mandiri mengembangkan benih justru harus berujung di penjara.
"Ibu Mega sangat mengkhawatirkan ketika rakyat berinovasi di Aceh, mencoba mengembangkan benih dengan seluruh tradisi penelitian yang hidup di kalangan rakyat, ternyata justru dipenjarakan oleh aparat penegak hukum. Ini tindakan anti-inovasi," jelasnya.
Ilustrasi TNI
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih dengan lagu Indonesia Raya. Para peserta khidmat memberi penghormatan.
Tokoh DPP PDIP yang hadir langsung antara lain, Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yuke Yurike. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengikuti upacara secara daring.
![[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum](https://s.alongwalker.co/thumb/id/aHR0cHM6Ly9pbWcubWVyYWhwdXRpaC5j-b20vbWVkaWEvYmEvMjAvYTcvYmEyMGE3-NGMwZDczZTM0ZGZiMGQwMWU4MGY3ZDQ3-Y2QuanBlZw/293f4bd81e76174c1352f6ce2b6c68ae.jpg)
