Gelar Musrenbang, Menteri Pigai Ingin Pembangunan Nasional Miliki Landasan HAM yang Kuat
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) resmi membuka Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) HAM Nasional 2025.
Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut langkah ini sebagai upaya menerjemahkan visi Presiden RI Prabowo Subianto agar setiap perencanaan pembangunan nasional dijiwai oleh nilai-nilai hak asasi manusia.
"Musrenbang HAM Tahun 2025 berfungsi sebagai forum nasional untuk memastikan prioritas pembangunan HAM diterjemahkan menjadi rencana, program, dan kegiatan konkret yang dikembangkan secara bertahap mulai dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pemda),” kata Pigai dalam konferensi kepada wartawan, Senin, 8 Desember 2025.
Pigai menuturkan, pembangunan nasional tidak cukup hanya mengejar angka pertumbuhan semata.
Dia pun mendorong agar semua program pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat menjamin kualitas hingga perlindungan HAM bagi masyarakat.
“Harapan kita menuju Indonesia Emas 2045 yaitu setiap program pembangunan harus menjamin kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan HAM masyarakat. Itulah makna pembangunan HAM yang teknokratis,” tutur dia.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak secara komprehensif, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, asosiasi bisnis, hingga masyarakat sipil.
Pigai mengklaim inisiatif ini sebagai terobosan baru yang menempatkan Indonesia lebih maju dalam pengarusutamaan (mainstreaming) isu HAM dibanding negara lain.
Untuk menjamin keberlanjutan, Kementerian HAM merancang skema berjenjang mulai tahun 2026. Proses akan dimulai dari Musrenbang HAM tingkat Kabupaten/Kota, berlanjut ke Provinsi, dan berakhir di tingkat Nasional.
"Agar menjadi tradisi yang permanen, kami juga memasukkan kewajiban pelaksanaan Musrenbang HAM tahunan ini ke dalam revisi Undang-Undang HAM. Jadi siapapun pemimpinnya nanti, program ini tetap berjalan," tegas Pigai.
