Bos Agrinas Sebut Belum Ada Keputusan Penundaan Impor Pikap dari India
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota memastikan impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih masih berjalan dan belum ada keputusan penundaan.
Hal ini merespons penolakan impor mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih . Menurutnya, selama ini yang menolak impor mobil adalah pihak individu dan kelompok tertentu, bukan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
"Yang menolak ini siapa? Karena kami ini kan BUMN, pasti taat kepada pemerintah dan rakyat. Jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu yang menolak," kata Joao dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Meski demikian, Joao menegaskan pihaknya selaku BUMN akan taat apapun keputusan pemerintah dan DPR terkait impor mobil pikap asal India, serta siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan tersebut.
"Apapun keputusan negara, keputusan DPR, itu adalah suara rakyat dan mewakili rakyat. Saya sebagai Direktur (Utama Agrinas) saya akan taat, saya akan loyal dan saya akan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," ujar Joao
Ia juga memastikan tindak lanjut terhadap unit yang telah tiba di Indonesia tetap menunggu arahan resmi dari pemerintah sebelum digunakan atau didistribusikan. Jika nantinya diputuskan kendaraan tersebut tidak boleh dipakai, Agrinas akan mematuhi sepenuhnya keputusan itu meski berpotensi menimbulkan konsekuensi bisnis.
Joao menyatakan siap bertanggung jawab atas segala risiko, termasuk kemungkinan gugatan dari pihak pemasok akibat perubahan kebijakan dari negara.
"Jadi kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Jadi apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus saya ambil. Dan saya harus berdiri di depan bertanggung jawab terhadap langkah saya ini," ungkapnya
Menurutnya, tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari komitmen sebagai direktur utama yang harus berdiri di depan dalam setiap keputusan strategis.Ia juga membuka ruang dialog dengan pemasok apabila muncul potensi denda atau kerugian agar dapat dicari solusi terbaik secara bisnis.
Joao menekankan dunia usaha bertujuan mencari keuntungan bersama, bukan memperpanjang konflik, sehingga penyelesaian harus ditempuh melalui komunikasi konstruktif.
Ingin Bertemu Dasco
Dalam kesempatan itu, ia kembali menegaskan seluruh kebijakan strategis Agrinas akan selalu diselaraskan dengan kepentingan rakyat dan arahan pemerintah. Terkait hal itu, Joao menyatakan akan bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menyerahkan dokumen dan kontrak yang dimilikinya serta menjelaskan secara menyeluruh mengenai impor kendaraan tersebut.
"Dokumen yang sudah saya punya ini ditambah dengan kontrak saya akan (diberikan) kepada Pak Dasco untuk menyampaikan kepada beliau juga karena mungkin selama ini beliau hanya mendengarkan dari satu sisi. Jadi sekarang saya pun akan mencoba mencari waktu beliau," ujar joao.
Sebelumnya, kabar mengenai langkah impor oleh Agrinas diumumkan oleh perusahaan otomotif India, Mahindra and Mahindra Ltd. (M&M), dalam laman perusahaan mereka pada 4 Februari 2026. M&M mengumumkan akan menyuplai 35.000 unit pikap Scorpio.
Pada 20 Februari 2026, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota kepada media di tanah air mengonfirmasi impor 105.000 mobil dari perusahaan India tersebut.
Ratusan ribu kendaraan tersebut terdiri atas 35.000 unit mobil pikap ukuran 4x4 dari M&M, kemudian 35.000 unit pikap 4x4 dan 35.000 unit truk roda enam dari Tata Motors.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut. Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," kata Dasco di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.
