Era Prabowonomics, Hilirisasi Industri Disebut Perlu Dukungan Teknologi
Pemerintah terus mendorong penguatan sektor industri strategis guna mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen melalui pendekatan kebijakan Prabowonomics.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki kontribusi signifikan adalah Industri Hasil Tembakau (IHT), terutama melalui penguatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis teknologi untuk meningkatkan daya saing nasional.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menegaskan bahwa industri tembakau merupakan bagian penting dalam struktur ekonomi Indonesia, baik dari sisi penerimaan negara maupun penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi nasional perlu memastikan sektor ini tetap terlindungi dan berkembang di tengah dinamika global.
“Kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional,” ujar Mari Elka dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu 11 Februari 2026.
Menurutnya, selama ini IHT tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara melalui cukai, tetapi juga menopang kehidupan jutaan masyarakat, mulai dari petani tembakau hingga pekerja di sektor manufaktur padat karya.
Dalam konteks Prabowonomics, penguatan industri dalam negeri menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.
Pendekatan hilirisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan nilai tambah komoditas tembakau. Proses ini tidak berhenti pada produksi bahan baku, tetapi berlanjut ke pengolahan industri, diversifikasi produk, hingga penguatan rantai pasok. Dalam implementasinya, hilirisasi sangat berkaitan erat dengan pemanfaatan teknologi industri, mulai dari modernisasi mesin produksi, efisiensi manufaktur, hingga peningkatan kualitas produk.
Selain itu, industrialisasi berbasis teknologi juga dinilai mampu memperkuat produktivitas sektor tembakau nasional. Merujuk Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau Kementerian Pertanian, produksi tembakau Indonesia dalam kurun 2015–2024 menunjukkan tren peningkatan rata-rata 4,57 persen per tahun. Angka tersebut mencerminkan potensi besar sektor tembakau jika didukung ekosistem industri yang lebih modern.
Data proyeksi Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pusat Statistik, dan Pusdatin juga menunjukkan produksi tembakau periode 2023–2027 diperkirakan mencapai 234.139 ton per tahun. Sementara ketersediaan tembakau nasional pada 2026–2027 diproyeksi menyentuh 661.709 ton, yang seluruhnya diserap untuk kebutuhan industri hasil tembakau dalam negeri.
Di sisi lain, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa Prabowonomics merupakan kerangka kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Target utamanya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi sekaligus penghapusan kemiskinan absolut.
Dalam konteks tersebut, hilirisasi industri tembakau dipandang tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga penciptaan lapangan kerja, penguatan industri turunan, serta efek berganda ekonomi di berbagai daerah.
Pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan pemangku kepentingan agar kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan. Harmonisasi regulasi dinilai krusial untuk memastikan industrialisasi berbasis teknologi di sektor tembakau dapat berjalan efektif dan merata.
Dengan dukungan teknologi, hilirisasi industri tembakau diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi nasional, memperkuat daya saing global, serta menjadi salah satu motor penggerak menuju target pertumbuhan 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
