Atap Seng Akan Diganti Genteng, Pakar Arsitetur: Perhatikan Kekuatan Struktur dan Kearifan Lokal
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah merancang program nasional baru yang bertajuk "Gentengisasi". Gerakan ini bertujuan untuk mengganti atap rumah warga yang semula berbahan seng menjadi genteng tanah liat.
Wacana ini muncul sebagai respons atas keprihatinan pemerintah terhadap penggunaan atap seng yang dinilai tidak ideal bagi iklim tropis di Indonesia, karena cenderung membuat suhu di dalam hunian terasa lebih panas dan kurang nyaman.
Fungsi Genteng Lebih dari Sekadar Peneduh
Menanggapi hal tersebut, Ahli Arsitektur dan Lansekap, Arif Wibowo, menjelaskan bahwa secara mendasar atap berfungsi menaungi penghuni dari panas dan hujan. Namun, seiring perkembangan peradaban, atap juga menjadi ekspresi budaya dan respons terhadap material lokal.
"Atap genteng memang memiliki daya tahan tinggi dan durasi pemakaian cukup panjang yang bisa meredam panas dibanding jenis penutup atap lain," ujar Arif saat dihubungi Kompas.com, Selasa (10/2/2026).
Meski demikian, Arif menekankan bahwa standar kenyamanan bersifat relatif dan sangat ditentukan oleh jagad pikir masing-masing komunitas masyarakat serta kondisi alam setempat.
Risiko Penyeragaman dan Dampak Ekologis
Program yang bersifat top-down ini mendapat catatan kritis dari para ahli. Salah satu kekhawatiran utama adalah terjadinya penyeragaman ekspresi arsitektur rakyat di seluruh Indonesia yang dapat mengancam keberagaman budaya.
"Praktik penyeragaman ini tidak hanya akan berdampak pada visual, namun juga berdampak secara ekologi akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan karena menggunakan bahan baku yang sama," kata pria yang juga berprofesi sebagai teknisi arsitektur lansekap tersebut.
Selain itu, Arif memperingatkan risiko tercerabutnya pengetahuan ketukangan asli (indigenous craftsmanship) yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat di daerah jika dipaksa menggunakan material yang tidak sesuai dengan tradisi lokal mereka.
Keamanan Struktur Bangunan Jadi Sorotan
Salah satu poin krusial yang perlu diperhatikan pemerintah adalah teknis konstruksi. Genteng tanah liat memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan seng atau material ringan lainnya.
"Sangat membahayakan penghuni jika program ini dipaksakan kepada rumah warga yang secara teknis konstruksi tidak mendukung penggunaan atap genteng. Apalagi jika dihadapkan dengan tantangan bencana alam seperti gempa bumi," tegas lulusan Teknik Arsitektur tersebut.
Menurutnya, jika atap diganti, maka sistem struktur penopang di bawahnya juga harus dirombak total demi keamanan. Hal ini tentu memerlukan biaya dan perencanaan yang matang, bukan sekadar penggantian material permukaan.
Urgensi Tata Kota dan Hunian Layak
Alih-alih sekadar fokus pada estetika "tampak atas" agar kota terlihat rapi dari udara, pemerintah disarankan untuk melihat permasalahan yang lebih sistemik. Arif menilai perbaikan permukiman kumuh dan akses terhadap hunian layak jauh lebih mendesak.
"Tumbuhnya permukiman kumuh di kota merupakan gejala sistemik akibat ketimpangan ekonomi. Kalau pemerintah serius, kenapa tidak fokus dengan perbaikan kampung-kampung kota yang kumuh saja sambil memberdayakan ekonomi warganya," imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa memaksakan material dari luar daerah akan meningkatkan jejak karbon akibat proses distribusi yang jauh. Padahal, arsitektur masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia terbukti lebih adaptif terhadap iklim lokal dan tangguh menghadapi bencana.
Hingga kini, mekanisme detail mengenai pendanaan dan pelaksanaan program "Gentengisasi" ini masih ditunggu oleh publik guna memastikan apakah kebijakan ini murni untuk kesejahteraan warga atau sekadar proyek fisik semata.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
