Siap-siap! Visa, Mastercard, Microsoft Teams dan Zoom akan Hilang
Dominasi sistem pembayaran dan layanan teknologi AS semakin menjadi perhatian di Uni Eropa selama setahun terakhir seiring meningkatnya ketegangan antara Brussels (ibu kota Uni Eropa) dan Washington sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat.
European Payments Initiative, yang terdiri dari 16 bank dan perusahaan jasa keuangan Uni Eropa, memperingatkan bahwa mereka 'sangat bergantung pada sistem pembayaran internasional', seperti yang dikutip dari Russia Today, Rabu, 11 Februari 2026.
“Kita memiliki aset nasional yang bagus seperti skema sistem pembayaran domestik. Tapi sayangnya kita tidak memiliki apa pun yang lintas batas,” kata Weimert.
Mengomentari 'Euro digital' yang dipromosikan oleh Bank Sentral Eropa (ECB) dan diperkirakan akan diluncurkan pada 2029, Weimert mengatakan bahwa 'mereka sedikit ketinggalan waktu'. Menurut data ECB, Visa dan Mastercard menyumbang hampir dua pertiga dari transaksi kartu di Zona Euro pada 2022.
Pada Januari 2026, Direktur Pusat Keamanan Siber Belgia, Miguel De Bruycker, sudah mengingatkan bahwa Uni Eropa 'sudah kehilangan internet' dan tidak mampu menyimpan data sepenuhnya. Hal itu mengingat dominasi perusahaan teknologi AS atas infrastruktur digital dan layanan online utamanya.
Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada teknologi AS, Pemerintah Prancis, masih bulan lalu, menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk secara bertahap menghentikan penggunaan layanan konferensi video milik AS, Microsoft Teams dan Zoom, dalam waktu satu tahun dan menggantinya dengan aplikasi yang dikembangkan di dalam negeri.
Di Agustus 2025, Kementerian Federal Urusan Digital Jerman menyatakan bahwa mereka berencana untuk meningkatkan penggunaan solusi Uni Eropa dan software atau perangkat lunak sumber terbuka dalam operasi pemerintahan sebagai pengganti perangkat lunak Microsoft.
Tahun lalu, Uni Eropa juga menjatuhkan denda besar kepada beberapa raksasa teknologi AS, termasuk Meta, X, dan Google, dengan tuduhan melanggar undang-undang antimonopoli, serta peraturan tentang periklanan berbasis data dan moderasi konten. Alhasil, Donald Trump mengecam keputusan Brussels sebagai 'tindakan tidak adil' dan 'diskriminatif', dan mengancamnya menaikkan tarif.
