Hampir 50 Persen Pelajar Kota Bandung Terindikasi Gangguan Mental, SMP Paling Rentan

 Puluhan ribu siswa di Kota Bandung terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental berdasarkan hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dilaksanakan pada periode Agustus hingga Oktober 2025.

Temuan ini memunculkan kekhawatiran serius sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kesehatan mental pelajar secara lebih sistematis.

Berdasarkan data skrining CKG di sekolah, dari total 148.239 peserta didik yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa atau sekitar 48,19 persen tercatat terindikasi mengalami gangguan mental.

Angka tersebut menunjukkan hampir separuh siswa yang diperiksa memerlukan perhatian khusus terkait kondisi kesehatan jiwa mereka.

Jenjang pendidikan mana yang paling terdampak?

Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat. Pada kelompok ini, sebanyak 49,09 persen siswa menunjukkan indikasi gangguan kesehatan mental. Dari persentase tersebut, 30,55 persen siswa tercatat mengalami masalah kesehatan jiwa.

Rinciannya, 76,46 persen siswa mengalami gejala ansietas atau kecemasan ringan, 7,89 persen terindikasi mengalami ansietas berat, 15,23 persen menunjukkan gejala depresi ringan, dan 7,42 persen terindikasi depresi berat.

Data ini mengindikasikan bahwa kecemasan menjadi persoalan dominan yang dialami siswa usia remaja awal.

Pada jenjang SD/MI sederajat, dari total 80.724 peserta CKG, sebanyak 43.390 siswa atau sekitar 53,75 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Kondisi ini didominasi oleh gejala ansietas ringan dan depresi ringan.

Sementara itu, pada jenjang SMA/MA sederajat, tercatat 25,79 persen siswa terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa.

Adapun di Sekolah Luar Biasa (SLB), angka indikasi gangguan kesehatan mental mencapai 48,51 persen.

Apa langkah awal yang disiapkan Dinas Pendidikan?

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, membenarkan data tersebut. Menurut dia, hasil skrining CKG akan segera ditindaklanjuti melalui proses asesmen lanjutan untuk menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai bagi setiap siswa.

“Mulai dari pendampingan intensif di sekolah hingga rujukan ke layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak. Kalau hasil asesmen masih memungkinkan anak tetap belajar di sekolah umum, maka guru BK akan mengawal secara khusus,” ujar Asep, Minggu (8/2/2026).

Namun demikian, jika hasil asesmen menunjukkan kemampuan anak berada jauh di bawah rata-rata, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan orang tua serta mengoordinasikan kemungkinan rujukan ke sekolah berkebutuhan khusus seperti Sekolah Luar Biasa (SLB).

Asep menjelaskan, penguatan kesehatan mental siswa sejatinya telah dimulai sejak 2025 melalui berbagai program strategis.

Salah satunya adalah program penguatan karakter dengan pendekatan bela negara yang melibatkan TNI dan Polri.

“Program ini diluncurkan oleh Pak Wali Kota untuk membangun pola pikir positif anak-anak, menanamkan kemandirian, rasa tanggung jawab, dan ketahanan mental agar mereka tidak mudah terprovokasi atau terintimidasi,” katanya.

Pada tahap awal, program tersebut diprioritaskan bagi siswa kelas 9 SMP yang dinilai berada pada fase paling rentan secara psikologis.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Kota Bandung berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Sosial.

“Penanganan kesehatan mental tidak bisa berdiri sendiri. Harus kolaboratif, karena persoalan anak menyentuh aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan anak, hingga sosial,” ucap Asep.

Bagaimana penguatan peran guru BK ke depan?

Dalam waktu dekat, Dinas Pendidikan Kota Bandung berencana mengumpulkan seluruh guru Bimbingan Konseling (BK) se-Kota Bandung untuk mendapatkan penguatan kapasitas.

Selain itu, pihaknya juga akan menggandeng Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) untuk memberikan pelatihan dan pemetaan kompetensi guru BK.

“Nanti para guru BK akan dibekali keilmuan oleh para psikolog, supaya bisa lebih fokus mendeteksi perubahan perilaku, pola pikir, dan potensi risiko pada anak-anak. Usia SMP ini masa yang sangat rentan, tergantung bagaimana kita mengarahkan dan mengisi pola pikir mereka,” katanya.

Mengapa Pemkot Bandung menyiapkan psikolog ke sekolah?

Sejalan dengan temuan tersebut, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan program menghadirkan psikolog ke sekolah sebagai langkah deteksi dini dan penanganan persoalan kesehatan mental pelajar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kondisi ini sebagai alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan dan intervensi sejak dini.

“Kita sedang gelisah. Anak-anak kita sedang menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya,” kata Farhan dikutip dari Antara.

“Sekarang satu kesalahan bisa ditertawakan satu dunia. Tekanan psikologisnya jauh lebih berat. Ini berbahaya kalau kita anggap sepele,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung menyiapkan program intervensi kesehatan mental di sekolah dengan melibatkan guru BK, psikolog, dan psikolog klinis untuk melakukan asesmen serta pendampingan langsung kepada siswa.

“Bukan berarti anak kita dianggap bermasalah. Justru ini bentuk kepedulian. Apa yang dialami anak-anak di luar rumah sering kali di luar jangkauan orang tua,” kata Farhan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang