Top 10.000+ Pelajar Terindikasi Alami Gangguan Mental, Pemkot Bandung Intervensi Psikolog Masuk Sekolah

 Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan program menghadirkan psikolog ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini dan penanganan persoalan kesehatan mental pelajar.

Program ini disiapkan menyusul temuan meningkatnya gangguan kesehatan mental di kalangan siswa, yang dinilai membutuhkan respons serius dan terstruktur dari pemerintah daerah.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai kondisi tersebut menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Menurutnya, tekanan yang dihadapi anak-anak saat ini jauh lebih berat dibandingkan generasi sebelumnya, baik dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun pengaruh sosial yang semakin kompleks.

“Kita sedang gelisah. Anak-anak kita sedang menghadapi tekanan yang jauh lebih besar dibanding generasi sebelumnya,” kata Farhan saat memberikan keterangan kepada media di Bandung, Minggu (9/2/2026) dikutip dari Antara.

Mengapa kesehatan mental pelajar menjadi perhatian serius?

Farhan menjelaskan bahwa gangguan kesehatan mental tidak muncul secara tiba-tiba. Stres yang berlangsung dalam jangka panjang dapat berkembang menjadi depresi, bahkan pada kondisi ekstrem memicu munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup.

Oleh karena itu, menurut dia, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini sebelum masalah berkembang menjadi lebih berat.

Selain tekanan akademik, Farhan juga menyoroti perubahan pola interaksi sosial di era digital. Jika sebelumnya perundungan hanya terjadi di lingkungan sekolah, kini ejekan dan tekanan psikologis dapat menyebar luas melalui media sosial dan disaksikan banyak orang.

“Sekarang satu kesalahan bisa ditertawakan satu dunia. Tekanan psikologisnya jauh lebih berat. Ini berbahaya kalau kita anggap sepele,” ujar dia.

Langkah apa yang disiapkan Pemkot Bandung?

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung menyiapkan program intervensi kesehatan mental di sekolah dengan melibatkan guru bimbingan konseling (BK), psikolog, serta psikolog klinis.

Melalui kolaborasi ini, sekolah diharapkan mampu melakukan asesmen awal dan pendampingan langsung kepada siswa yang membutuhkan perhatian khusus.

Farhan menegaskan, kehadiran psikolog di sekolah bukan untuk memberi label negatif kepada siswa.

Program ini justru dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan agar anak-anak memperoleh dukungan yang tepat sesuai dengan kondisi yang mereka alami.

“Bukan berarti anak kita dianggap bermasalah. Justru ini bentuk kepedulian. Apa yang dialami anak-anak di luar rumah sering kali di luar jangkauan orang tua,” katanya.

Berapa jumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan mental?

Sebelumnya, Farhan mengungkapkan sekitar 10.000 siswa di Kota Bandung mengalami gangguan kesehatan mental sepanjang 2025.

Data tersebut diperoleh dari hasil survei Dinas Kesehatan Kota Bandung terhadap pelajar tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas.

“10.000 siswa alami masalah kesehatan mental,” kata Farhan saat meninjau SMP Negeri 70 Kota Bandung, Jumat (6/2/2026).

Ia menyebutkan, temuan ini akan menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyusun program penguatan kapasitas guru BK di sekolah-sekolah.

Namun demikian, hingga saat ini pemerintah kota belum dapat merinci klasifikasi gangguan kesehatan mental yang dialami siswa, baik dalam kategori ringan maupun berat.

“Dinas pendidikan akan merespons itu dengan membuat program,” ujarnya.

Bagaimana peran pemerintah pusat dan sekolah?

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan pemerintah pusat terus memperkuat peran guru bimbingan konseling.

Menurut dia, selama ini guru sering kali belum cukup cepat mendeteksi persoalan psikologis yang dialami peserta didik.

“Karena selama ini di sekolah guru kurang cepat mendeteksi persoalan anak-anaknya. Dengan memperkuat peran konseling guru BK di sekolah, kita ingin para guru menjadi pihak pertama yang bisa mendeteksi persoalan anak,” kata Fajar.

Ia menambahkan, persoalan yang dialami anak di lingkungan keluarga kerap terbawa ke sekolah tanpa terdeteksi.

Oleh karena itu, penguatan peran guru wali kelas serta layanan konseling menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tengah merevitalisasi fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai penghubung antara sekolah dan puskesmas dalam menangani persoalan kesehatan fisik maupun mental siswa.

“Ketika anak-anak menunjukkan gejala yang tidak wajar, guru wali harus bisa mendeteksi, lalu dibawa ke UKS untuk diajak konsultasi. Jika tidak bisa diatasi, UKS merekomendasikan untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan pihaknya berencana menghadirkan tenaga psikolog ke sekolah-sekolah.

Kehadiran psikolog ini akan bekerja sama dengan guru BK serta memperkuat koordinasi dengan puskesmas setempat.

“Kita menyiapkan tenaga psikolog untuk memberikan bimbingan kepada guru BK,” kata Asep.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang