Puluhan Kapal Masih Mandek, Syarat Baru BBM Subsidi Picu Kekhawatiran Operasional

Polemik mengenai distribusi BBM subsidi untuk kapal angkutan rute Samarinda-Mahakam Ulu kembali mencuat setelah adanya syarat baru.

Adapun persyaratan baru itu berupa dokumen Grosse Akte yang ditetapkan sebagai prasyarat penerbitan Surat Keputusan (SK) subsidi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). 

Syarat baru ini menambah beban bagi pengusaha kapal yang sudah menunggu kepastian tentang kuota BBM subsidi.

Syarat Grosse Akte: jadi tantangan baru pengusaha kapal

Grosse Akte adalah salinan resmi pertama dari akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). 

Dokumen ini membuktikan kepemilikan dan pendaftaran kapal, dan biasanya diperlukan untuk urusan hukum atau administrasi yang bersifat resmi.

Namun, bagi banyak pengusaha kapal di Pelabuhan Sungai Kunjang, syarat ini menjadi beban baru. 

Pasalnya, hampir seluruh kapal mesin pendam yang beroperasi di rute Samarinda-Mahakam Ulu tidak memiliki Grosse Akte, yang menyebabkan sebagian kapal terhambat untuk melanjutkan operasionalnya.

Ketua Organisasi Angkutan Mahakam (Orgamu), Husaini Anwar, menyatakan bahwa aturan baru ini semakin memberatkan. 

"Agak ribet mekanisme ini, kita dibuat sulit. Kalau aturan itu dipaksakan, kapal tidak bakal beroperasi atau terus tambat mati di pelabuhan," ungkapnya, dikutip dari Tribun News, Selasa (3/2/2026). 

Dampak syarat baru terhadap operasional kapal

Kemunculan syarat Grosse Akte diperkirakan akan memperlambat penerbitan SK BBM subsidi. 

Meskipun pada dasarnya sebagian kapal sudah memenuhi persyaratan lain, seperti memperpanjang izin operasi dan pengawasan sesuai arahan otoritas. 

Husaini menambahkan bahwa hal ini memperburuk ketidakpastian yang sudah terjadi.

Padahal, banyak kapal yang masih terkatung-katung tanpa kepastian mengenai kapan mereka bisa beroperasi kembali.

Imbas ketidakpastian bagi masyarakat dan ekonomi lokal

Beban yang dihadapi pengusaha kapal ini juga berdampak pada masyarakat di kawasan hulu Mahakam, yang sangat bergantung pada transportasi sungai untuk mobilitas barang dan penumpang. 

Tanpa kapal yang beroperasi, distribusi logistik menjadi terhambat, dan masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan barang-barang penting.

"Kami berharap pemerintah melihat realitas di lapangan agar layanan transportasi publik ini tidak lumpuh total," kata Husaini. 

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kelangsungan operasional kapal-kapal ini.

Potensi dampak terhadap aksi demonstrasi

Kondisi yang semakin sulit ini membuat keresahan di kalangan pemilik kapal dan buruh angkut di pelabuhan. 

Di grup komunikasi internal, tuntutan untuk segera mendapatkan kepastian semakin keras. 

Meski demikian, Husaini menyatakan bahwa saat ini ia masih berusaha menenangkan anggota sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari pemerintah.

"Saya belum berani menyatakan ada aksi atau tidak. Sampai sore ini saya masih mencoba berkomunikasi dan menunggu keputusan pemerintah," ungkapnya dengan penuh kehati-hatian, dikutip dari Tribun Kaltim, Rabu. 

Harapan terhadap kejelasan BBM subsidi

Meski sempat beredar kabar mengenai kuota BBM subsidi sebesar 200.000 liter, Husaini menegaskan bahwa ia belum menerima rincian resmi mengenai volume tersebut. 

Dengan segala ketidakpastian yang ada, pengusaha kapal masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah untuk mengetahui bagaimana kelanjutan proses distribusi BBM subsidi ini.

“Teman-teman di grup WhatsApp menagih janji hari ini. Saya masih menunggu informasi dari Dishub Kota ataupun Dishub Provinsi sampai malam nanti. Jika memang ada kejelasan, baru saya infokan ke anggota,” ujar Husaini.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul 11 Hari Tanpa Kepastian, SK BPH Migas Tak Terbit dan 28 Kapal Mahakam Ulu Tercekik.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul BBM Subsidi untuk Kapal Rute Samarinda-Mahakam Ulu Masih Belum Jelas, Kini Muncul Syarat Baru.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang