RPI Yakin Kapolri Wujudkan Transformasi Budaya Polri di 2026

 Rumah Politik Indonesia (RPI) mengaku optimis Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal mewujudkan transformasi budaya di 2026.

"Kami yakin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal membawa perubahan mendasar signifikan di Polri sepanjang Tahun 2026. Optimisme ini bukan tanpa dasar. Era pemerintahan Prabowo-Gibran membawa angin segar bagi reformasi institusi penegak hukum, dengan Polri diposisikan sebagai tulang punggung penegakan demokrasi hukum," kata Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas dalam keterangannya, dikutip Senin, 5 Januari 2026.

Fernando mengungkapkan bahwa momentum ini merupakan peluang emas untuk mewujudkan transformasi budaya yang komprehensif, tak hanya dalam aspek operasional tetapi juga dalam membangun karakter dan integritas personel Polri. Menurut dia, transformasi budaya Polri yang dicanangkan mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan zaman. 

"Masyarakat Indonesia kini menuntut kepolisian yang tidak hanya tegas dalam menegakkan hukum, tetapi juga humanis, transparan, dan akuntabel dalam setiap tindakannya. Harapan ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pada tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat," jelasnya.

Ia menilai keberhasilan transformasi Polri akan berdampak luas pada stabilitas nasional. Polri yang terreformasi, kata dia, akan menjadi fondasi kuat bagi penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. 

"Transformasi ini juga diharapkan dapat mengubah persepsi publik terhadap institusi kepolisian, dari sekadar penegak hukum menjadi mitra masyarakat dalam membangun peradaban bangsa yang lebih baik. Dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan pada pembangunan berkelanjutan, kedaulatan, dan kesejahteraan rakyat, peran Polri menjadi sangat strategis," tutur dia.

Lebih lanjut, Fernando Emas berharap Polri mampu menjaga stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat bagi berjalannya roda pembangunan ekonomi dan sosial. Stabilitas ini, kata dia, bukan hanya berarti tidak adanya konflik atau kerusuhan, tetapi juga terciptanya suasana aman dan nyaman bagi seluruh warga negara untuk beraktivitas, berusaha, dan mengembangkan potensi diri tanpa rasa takut atau terancam.

"Transformasi Polri bukan hanya tentang perubahan struktur atau prosedur, tetapi tentang perubahan mendasar dalam cara kita memahami peran kepolisian dalam masyarakat demokratis, sebagai pelindung, pelayan, dan mitra masyarakat dalam membangun peradaban yang lebih baik," tegasnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Dia juga mengaku optimistis Polri dalam era pemerintahan Prabowo-Gibran diyakini dapat mendukung tata kelola hukum yang demokratis dan berkeadilan. Hal tersebut berarti Polri harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan, dan bahwa hak asasi manusia dihormati dalam setiap proses penegakan hukum. 

"Keberhasilan dalam hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang pada gilirannya akan memudahkan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat," pungkasnya.