Isu Merger Grab dan GoTo Jadi Perhatian Dunia! Media Asing Soroti Internal yang Memanas hingga Keterlibatan Danantara

Isu merger dua raksasa penyedia jasa kendaraan daring di Asia Tenggara, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) da Grab, menjadi sorotan pelaku pasar domestik hingga internasional. Media asal Inggris, Financial Times, turut membahas aksi korporasi kedua perusahaan hingga menyoroti kondisi internal GoTo yang memanas. 

Rencana penggabungan yang bisa melahirkan raksasa teknologi senilai US$29 miliar setara Rp 483,8 triliun (estimasi kurs Rp 16.690 per dolar AS). Aksi merger Grab dan GoTo sudah mencuat beberapa tahun terakhir, namun pembicaraan dikabarkan semakin intensif sepanjang tahun 2025. 

Media asing yang berbasis di London ini menuliskan bahwa jika entitas gabungan dua perusahaan terjadi maka akan menguasai hingga 90 persen pasar ride-hailing hingga jasa pengantaran makanan di Indonesia. Dengan begitu, Grab-GoTo menjadi pemain dominan di ekonomi terbesar Asia Tenggara.

Dalam laporannya juga menyinggung kondisi internal GoTo yang memanas. Sejumlah pemegang saham besar, mulai dari SoftBank, Provident Capital Partners, dan Peak XV dikabarkan mendesak pencopotan Patrick Walujo sebagai Direktur Utama dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pemegang saham mendatang. 

SoftBank sendiri disebut telah lama mendorong terjadinya merger dengan Grab, mengingat perusahaan Jepang itu memiliki saham di kedua belah pihak.

Meski begitu, GoTo menegaskan belum ada keputusan atau kesepakatan resmi terkait rencana penggabungan dengan Grab. Perusahaan juga memastikan rapat pemegang saham yang dijadwalkan pada 17 Desember 2025 tidak terkait dengan aksi korporasi apa pun.

Grab dan GoTo sebelumnya memiliki valuasi gabungan mencapai US$72 miliar ketika masing-masing melantai di bursa pada tahun 2021 dan 2022. Namun sejak itu, saham keduanya anjlok tajam, Grab merosot lebih dari 50 persen dan GoTo lebih dari 80 persen, akibat persaingan ketat di pasar Asia Tenggara.

Analis Citigroup, Ferry Wong, menilai keterlibatan Danantara merupakan bentuk sinyal dukungan dari pemerintah Indonesia terhadap potensi merger tersebut. Wong mengingatkan, peluang kegagalan atau penundaan masih besar mengingat riwayat negosiasi yang kerap mandek di masa lalu.

Seorang pejabat pemerintah Indonesia bahkan mengonfirmasi bahwa pemerintah turut memantau perkembangan negosiasi tersebut, meski tidak memiliki saham di kedua perusahaan.

Sebagai informasi, pembahasan merger Gran dan GoTo mencakup proposal pemberian saham minoritas kepada Danantara dengan hak khusus atas unit bisnis di Indonesia. Hak tersebut akan memberikan pengaruh langsung kepada pemerintah terhadap kebijakan operasional di dalam negeri, termasuk isu sensitif seperti besaran upah mitra pengemudi.

“Bisnis ini sarat dengan ketegangan politik karena melibatkan begitu banyak pekerja ekonomi gig,” ungkap salah satu sumber yang mengetahui negosiasi tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi turut mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah membahas isu merger tersebut dan memastikan Danantara ikut terlibat. 

“Karena ini adalah perusahaan jasa yang menciptakan banyak lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi, kami melihat penting untuk memantau perkembangan mereka,” ujarnya.

GoTo menyerap tenaga kerja lebih dari 3,1 juta mitra pengemudi mobil, ojek daring dan kurir. Sektor ini menjadi penopang utama bagi masyarakat yang mencari pendapatan alternatif di tengah lesunya kondisi ekonomi.