China 'Gerah' PM Baru Jepang Ingin Tambah Anggaran Militer

 Pemerintah China merespons tegas keinginan Jepang di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) baru Sanae Takaichi terkait dengan keinginan untuk meningkatkan anggaran militer. Beijing memperingatkan Tokyo agar belajar dari sejarah.

"Mengenai peningkatan anggaran pertahanan Jepang, mengingat sejarah agresi militeristis Jepang, langkah-langkah militer dan keamanan Jepang diawasi ketat oleh negara-negara tetangganya di Asia dan komunitas internasional," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Kamis, 23 Oktober 2025.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Jepang yang baru dilantik Toshimitsu Motegi mengatakan negaranya berencana untuk lebih meningkatkan kapasitas pertahanan agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap realitas perang kontemporer seperti serangan "drone" dan serangan siber serta meningkatnya ketegangan di kawasan.

Jepang sendiri baru memiliki Perdana Menteri (PM) baru yaitu Sanae Takaichi, perempuan pertama yang menjadi PM Jepang sekaligus Ketua Liberal Democratic Party (LDP). Ia dikenal sebagai sosok yang sangat konservatif dan nasionalis dalam spektrum politik Jepang.

Menurut Guo Jiakun, dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah menyesuaikan kembali kebijakan keamanannya secara drastis, meningkatkan anggaran pertahanan dari tahun ke tahun, melonggarkan pembatasan ekspor senjata dan mengupayakan terobosan militer.

"Negara-negara tetangga Jepang dan sekitarnya harus mempertanyakan komitmen Jepang terhadap kebijakan yang berorientasi pertahanan dan jalan menuju pembangunan damai," ujar Guo Jiakun.

Guo Jiakun mengungkapkan tahun ini menandai peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China Melawan Agresi Jepang dan Perang Anti-Fasis Dunia.

"Kami mendesak Jepang untuk merenungkan secara mendalam sejarah agresinya, berkomitmen pada jalur pembangunan damai, bertindak bijaksana di bidang militer dan keamanan dan menghindari hilangnya kepercayaan lebih lanjut dari negara-negara tetangganya di Asia dan sekitarnya," ungkap Guo Jiakun.

Berbeda ketika Fumio Kishida dan Shigeru Ishiba menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Presiden China Xi Jinping menyampaikan ucapan selamat kepada mereka, tapi tidak saat PM Sanae Takaichi menjabat.

Guo Jiakun menambahkan posisi mendasar China dalam hubungannya dengan Jepang konsisten dan jelas. "China telah membuat pengaturan yang tepat sesuai dengan praktik diplomatik. China dan Jepang adalah tetangga dekat satu sama lain," kata Guo Jiakun.

"Kami berharap Jepang akan bekerja sama dengan China, mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam empat dokumen politik antara kedua negara, menghormati komitmen politiknya pada isu-isu utama terkait sejarah dan Taiwan, menjunjung tinggi fondasi politik hubungan bilateral, dan sepenuhnya memajukan hubungan strategis China-Jepang yang saling menguntungkan," tegas Guo Jiakun.

PM Sanae Takaichi yang baru dilantik, akan memusatkan perhatian awal pemerintahannya pada ekonomi nasional serta penguatan pertahanan Jepang, yang selama ini dibatasi oleh konstitusi pasifis negara tersebut.

Takaichi berencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang dengan menaikkan anggaran militer dari 1 persen menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia juga ingin mengamandemen Pasal 9 Konstitusi, yang melarang Jepang memiliki kekuatan tempur, guna memperkuat kemampuan pertahanan negara.

Pemimpin baru berusia 64 tahun itu telah menginstruksikan para menteri dan pejabat dalam rapat kabinet pertamanya untuk menyusun sejumlah paket stimulus.

Takaichi berjanji akan segera menghapus tarif sementara pajak bensin dan menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak dari 1,03 juta yen (sekitar Rp112,62 juta), dengan mempertimbangkan masukan dari partai oposisi.