PM Baru Jepang Sanae Takaichi Janjikan Stimulus Ekonomi Tekan Inflasi
Perdana Menteri Jepang yang baru Sanae Takaichi, pada Selasa, 21 Oktober 2025, bahwa ia akan menyusun paket stimulus untuk mengatasi kenaikan biaya hidup.
Berbicara dalam konferensi pers, Takaichi—yang pada hari yang sama menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang, Takaichi menegaskan bahwa ia tidak akan membubarkan Majelis Rendah untuk menggelar pemilu dadakan.
Ia menyatakan bahwa pemerintah minoritas yang dipimpinnya akan memprioritaskan kebijakan ekonomi.
Pemimpin baru berusia 64 tahun itu telah menginstruksikan para menteri dan pejabat dalam rapat kabinet pertamanya untuk menyusun paket stimulus, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut dikutip Kyodo.
Ketua LDP Sanae Takaichi terpilih sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang
Ia berjanji akan “segera” menghapus tarif sementara pajak bensin dan menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak dari 1,03 juta yen (sekitar Rp112,62 juta), dengan mempertimbangkan masukan dari partai oposisi.
Langkah-langkah ekonomi tersebut bertujuan untuk “meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan mengurangi beban rumah tangga,” ujar Takaichi, seraya menambahkan bahwa ia akan berupaya keras meredam dampak negatif dari kebijakan tarif tinggi Presiden AS Donald Trump.
Karena koalisi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpinnya bersama mitra baru, Partai Inovasi Jepang, tidak memiliki mayoritas di kedua majelis parlemen, Takaichi—yang dikenal sebagai konservatif garis keras—mengajak partai-partai lain untuk bekerja sama demi stabilitas politik.
Ia menyatakan bahwa pemerintahnya bersedia menerima usulan kebijakan dari pihak oposisi secara “fleksibel,” selama tidak bertentangan dengan kebijakan LDP.
Di bidang diplomasi, Takaichi mengatakan ia menantikan pertemuan dengan para pemimpin negara lain dalam rangkaian acara ASEAN di Malaysia akhir pekan ini, serta KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar akhir bulan ini di Korea Selatan.
Takaichi, yang dikenal dengan pandangan tegasnya dalam isu diplomasi dan pertahanan, juga menyatakan bahwa pemerintah akan mulai menyusun revisi terhadap dokumen-dokumen keamanan utama, termasuk pedoman kebijakan jangka panjang Strategi Keamanan Nasional.
