Soal Mandatori Campuran Etanol 10 Persen, Begini Kata Dirut Pertamina
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Simon Aloysius mendukung penuh arahan pemerintah soal mandatori campuran etanol 10 persen (E10) untuk BBM, guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.
Kata Simon, campuran tersebut bukanlah hal baru. Sebab, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan tersebut.
“Kami akan dukung arahan pemerintah. Dan kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori, sudah E100. Tempat lain, mungkin hanya E20," kata Simon kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Oktober 2025.
"Ini juga bagian dari inisiatif kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah, utamanya dari produk BBM," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan, Presiden Prabowo telah menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk BBM, guna mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta
"Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10)," kata Bahlil di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Karenanya, Bahlil menekankan bahwa Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
“Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan," ujar Bahlil.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut mandatori pemerintah terkait pencampuran bensin dengan etanol sebesar 10 persen dapat mengurangi kandungan sulfur yang tinggi pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Bilamana dikonversi sebagian dengan (bahan bakar) alami tentu mengurangi sulfur," ujar Menteri LH Hanif Faisal Nurofiq saat melakukan kunjungan kerja ke TPST Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu.
Saat ini Indonesia diketahui hanya menerapkan campuran etanol sebesar lima persen untuk BBM jenis Pertamax Green 95 yang merupakan bahan bakar non-penugasan pemerintah atau non-PSO.
Etanol adalah bahan bakar terbarukan yang bersumber dari bahan alami, seperti jagung, tebu, singkong, dan limbah pertanian.
Proyek pengembangan bahan bakar etanol merupakan salah satu turunan dari proyek utama pengembangan food estate yang menjadi fokus pemerintah, yakni perkebunan tebu seluas 500.000 hektare.
